Berita Purworejo

Dilaporkan Atas Dugaan Pemotongan BLT, Ini Klarifikasi Kades Karanggetas Purworejo

Seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, dilaporkan oleh warga  atas dugaan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa

Penulis: Dewi Rukmini | Editor: Kurniatul Hidayah
KOMPAS.com/NURWAHIDAH
lustrasi uang 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, dilaporkan oleh warga  atas dugaan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD). 

Ia adalah Wagiyono alias Tono, Kades Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mengenai kabar negatif yang ada, Tono mengaku telah memberikan klarifikasi kepada pihak berwajib. 

"Memang benar ada pemotongan BLT, tapi itu bukan pungutan liar. Melainkan, untuk membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2022. Masalahnya, hampir semua warga yang dapat BLT periode terakhir adalah wajib pajak," jelas Tono kepada Tribunjogja.com, Jumat (30/9/2022) sore. 

Baca juga: Pengamat Sebut BLT Bisa Atasi Kesulitan Masyarakat Akibat Penyesuaian Harga BBM

Ia menambahkan, pada 28 September 2022 lalu merupakan tenggat akhir pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Karena itu, ia menginstruksikan untuk memotong dana bantuan yang diperoleh warga sesuai jumlah pajak PBB masing-masing. 

Nominalnya pun bervariasi, mulai dari Rp35 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu, Rp200 ribu, hingga Rp300 ribu.

Lebih lanjut, Tono mengklaim kebijakan tersebut telah disetujui dan diketahui oleh warga. Sebelumnya, ia juga sudah melakukan musyawarah desa terkait hal tersebut. 

"Sebenarnya saya sudah menginstruksikan sejak lama. Saat saya mengadakan acara 'bayar pajak satu hari lunas' sekitar Februari 2022, tidak ada warga yang datang. Gantinya, mereka berjanji akan membayar lunas begitu dapat bantuan," terang Tono.

Tono melanjutkan, dari 74 warga Desa Karanggetas yang menerima bantuan periode terakhir, ia tidak mengetahui berapa total warga yang menunggak pajak.

Sebab, begitu dana yang terkumpul di desa telah mencapai nominal hutang SPPT, Tono langsung menyetorkan ke Kecamatan Pituruh. 

Baca juga: BPBD Sleman Imbau Warga Waspada Potensi Bencana 

"Kalau memang hal tersebut menimbulkan masalah lain, sehingga ada yg minta dikembalikan. Maka saya secara pribadi siap mengembalikan, dengan catatan mereka harus membayar pajak SPPT secara mandiri di Kecamatan," ucapnya.

Tapi, imbuh Tono, tunggu saya ambil dananya di Kecamatan Pituruh, karena sudah disetorkan. 

Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. (drm)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved