Berita Jogja Hari Ini

Ratusan Reklame Bodong di Kota Yogya Ditertibkan, 91 Pemilik Diseret ke Pengadilan

Ratusan papan reklame bermasalah di Kota Yogyakarta mendapat tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) sepanjang 2022.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
Dokumentasi Satpol PP Kota Yogyakarta
Proses penindakan papan reklame bermasalah yang dilakukan jajaran Satpol PP Kota Yogyakarta. 

TRIBUNJOGJA.COM - Ratusan papan reklame bermasalah di Kota Yogyakarta mendapat tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) sepanjang 2022.

Selain non yustisi, penindakan yustisi juga diterapkan aparat penegak Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, mengatakan, terdapat 138 reklame yang ditindak secara non yustisi.

Yakni, berupa pelayangan surat peringatan, hingga penghentian fungsi, serta pembongkaran oleh petugas dan pemilik.

Dijelaskannya, sebagian besar, atau 129 papan reklame memang masih sebatas diberi teguran tertulis dan mendapat kesempatan untuk memenuhi kewajiban terkait pajak.

Baca juga: Satpol PP Kota Yogyakarta Telah Tertibkan Ratusan Reklame Selama Agustus 2022

Namun, di luar itu, terdapat 5 reklame yang dihentikan fungsinya, dan 4 dibongkar.

"Non yustisi lebih ke sanksi adminstrasi. Tetapi, ada yang sampai kita henti fungsi juga, ya, jadi reklamenya ditutup stiker. Kami beri keterangan, bahwa reklame ini tak punya izin dan melanggar Perda. Kemudian, kalau yang dibongkar, kami menyasar sampai ke tiang-tiangnya," urainya, Kamis (29/9/2022).

Sementara bagi pemilik reklame yang tetap mengabaikan teguran, cetusnya, eksekutif terpaksa menjatuhkan sanksi yustisi dan diseret ke meja hijau.

Persidangan menjadi jalan terakhir untuk memberikan efek jera, sehingga pemasangan reklame dilakukan secara tertib, selaras peraturan daerah.

"Sampai 29 September 2022 ini, ada 91 persidangan yang telah disidangkan, dengan total denda sesuai putusan hakim sebesar Rp114.750.000. Yang jelas, uangnya kembali lagi ke negara itu, karena lewat proses persidangan," ungkap Dodi.

"Karena  sidangnya kan di pengadilan negeri, dan setiap minggu memang kita agendakan dua kali persidangan, terkait berbagai macam pelanggaran. Tapi, sejauh ini, kebanyakan itu terkait perizinan reklame," tambahnya.

Ia menyatakan, beberapa papan reklame bermasalah tersebut merupakan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI yang turut melakukan pengawasan di wilayahnya.

Di samping itu, Pemkot Yogya juga mempunyai tim pengawasan terpadu, yang merupakan gabungan deretan OPD.

"BPK punya info, mana yang sudah, dan mana yang belum bayar (pajak). Karena ini terkait  potensi kebocoran pajak daerah juga. Maka, tim pengawasan terpadu, yang di dalamnya ada BPKAD, Dinas Perizinan, Dinas Tata Ruang, Diskomimfosan, hingga Satpol PP, terus bergerak," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved