Bupati Halim Update DTKS Bersama Dinsos, Bappeda, dan Kalurahan

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menyajikan data berbasis rumah tangga yang digunakan untuk menggulirkan bantuan program pemerintah pusat dan daerah tersebut secara akurat.

Baca juga: Bupati Halim Minta Masyarakat Jangan Takut Melapor Jika Alami Diskriminasi Faskes

Baca juga: Bupati Abdul Halim Kukuhkan Forum Komunitas Ekonomi Kreatif Bantul

"DTKS pun selalu kita update, selalu kita evaluasi mana exclusion error, inclusion error, mana yang mestinya masuk DTKS, dan yang mestinya harus keluar dari DTKS," ucap Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Abdul Halim menyatakan, upaya memperbaharui dan evaluasi data terpadu tersebut dilakukan bersama Dinas Sosial dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, juga pemerintah kelurahan secara berkala.

"Karena untuk memperbaiki basis data terpadu kita itu dibutuhkan klarifikasi-klarifikasi lapangan. Kita tidak bisa melihat seseorang itu hanya tampak luarnya saja, tidak bisa hanya sepertinya rumahnya jelek, tetapi ternyata kaya," tandas Bupati Abdul Halim.

Bupati Halim mengakui, budaya yang hanya memandang warga dari penampilan luar rumahnya dan menentukan bahwa masuk kategori warga miskin masih ada.

“Sehingga yang seperti itu harus terus dilakukan klarifikasi di lapangan bersama lurah dan tokoh masyarakat. Bahkan, untuk menentukan warga ini dan warga itu pantas tidak dinyatakan sebagai orang miskin, itu pun tidak cukup hanya dengan kajian obyektif, tapi kajian subyektif juga," imbuhnya.

"Subyektifnya melalui musyawarah, objektifnya melalui penelitian, melalui survei. Itulah pentingnya kita terus mengecek silang data-data DTKS ini, agar benar-benar menjadi akurat," ucapnya lagi. (ayu)