Eko Suwanto: Pembangunan Infrastruktur Kampung di Kota Jogja Harus Dapat Dukungan Anggaran Memadai

Eko Suwanto: Pembangunan Infrastruktur Kampung di Kota Yogyakarta Harus Dapat Dukungan Anggaran Memadai.

Editor: ribut raharjo
Istimewa
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat meninjau ruas jalan di lokasi padat karya menyempatkan untuk berdialog dengan masyarakat sekitar. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah pembangunan infrastruktur kampung penting mendapatkan dukungan anggaran memadai.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan hal tersebut di acara Penutupan Padat Karya di Kelurahan Bausasran Yogyakarta.

"Adanya komunikasi yang baik dan cukup lama antara warga Kelurahan Bausasran dengan DPRD melalui program-program pemerintah bukan hanya terkait infrastruktur namun juga kesenian, pemberdayaan kesehatan lansia, keamanan ketertiban dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur di kampung perlu mendapatkan dukungan dana yang memadai," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (28/9/2022).

Eko Suwanto saat meninjau ruas jalan di lokasi padat karya menyempatkan untuk berdialog dengan masyarakat sekitar. Dalam dialog tersebut ada harapan agar jalinan komunikasi yang baik bisa semakin ditingkatkan.

"Komunikasi penting agar aspirasi dari warga Bausasran ke depannya mudah terlaksana, sesuai harapan warga," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Komisi A DPRD DIY disebutkan berupaya memastikan APBD 2023 menjadi stimulan penciptaan lapangan kerja, begitu pula untuk perubahan di APBD 2022.

Fokus utama kebijakan anggaran untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat penting agar masalah rakyat terselesaikan.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menyebutkan Kalurahan dan Kelurahan juga penting jadi titik pusat pelayanan publik, bisa maksimum.

Alokasi APBD DIY dan Dana Keistemewaan harus ke kelurahan dan kalurahan. Guna pastikan senagai titik pelayanan publik maka pengalokasian anggaran perlu dialirkan ke kalurahan.

"Dana kesitimewaan masih moderat, harap lebih banyak dialirkan ke kalurahan dan kelurahan diharapkan dapat fasilitas sama, dorong minimum kelurahan dan kalurahan minimum dapat anggaran Rp 1 M. Ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM dalam kelola dana mulai perencanaan hingga pertangunggjawabannya," kata Eko Suwanto.

Ke depan, alokasi anggaran diharapkan untuk 438 desa dan kalurahan bisa dapat alokasi sama. Hingga kini di kota alokasi baru tingkatkan kemantren.

"Alokasi danais bisa berbasis kampung untuk kota. Kalau desa sudah Ada APBDes, kalau kalurahan belum jadi SKPD,, mantri pamong projo yang kelola selama ini.

Dijelaskan posisi anggaran yang Ada di KUA PPAS, di belanja ada Rp 5,9 T dan pada Oktober ini DPRD DIY mulai pembahasan penyusunan RAPBD agar bisa jadi APBD 2023.

"Melalui mekanisme belanja anggaran harapan produk ekonomi rakyat diserap, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Percepatan Pelaksanaan APBD berbasis lapangan kerja bisa berjalan," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY

Program Padat Karya dari BKK APBD Provinsi DiY telah selesai dilaksanakan di Wilayah RW 12 Kelurahan Bausasran untuk pembangunan paving block ruas jalan Rt 47 dan 48 sepanjang 132 meter dengan lebar 2 sampai 3 meter. Dana yang dialokasikan sebesar 156.763.200 juta rupiah

Menurut Drs Maryustion, MM, Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta kegiatan padat karya bertujuan membuka lapangan kerja bagi warga yang belum mendapatkan pekerjaan.

Sementara itu Ketua RW 48 Arifin Peno menyampaikan sebanyak 52 pekerja terserap dalan 15 hari diselenggarakannya padat karya tersebut.

"Semoga kegiatan padat karya ke depan bisa bermanfaat untuk warga di lingkungan Bausasran ini," kata Arifin Peno. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved