Berita Jogja Hari Ini

Mengapa Jual Beli Seragam di Sekolah di DI Yogyakarta Dilarang? Ini Penjelasan ORI DIY

Praktik jual beli seragam di DI Yogyakarta sudah dilarang dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Praktik jual beli seragam di DI Yogyakarta sudah dilarang dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Namun, sudah menjadi rahasia umum jika praktik tersebut masih tumbuh subur bak cendawan di musim hujan.

Apalagi jika masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah dimulai, maka praktik tersebut kian sering terjadi.

Asisten Ombudsman RI (ORI) DIY bidang Penyelesaian Laporan, Rifqi Taufiqurrahman menjelaskan, dari sisi regulasi, penjualan seragam di sekolah dilarang dalam bentuk apapun.

Baca juga: Purworejo Akan Miliki Layanan Gawat Darurat Terpadu 112 

“Larangan itu sudah tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2010. Ada dua pasal yang mengatur soal seragam, yakni pasal 181 dan pasal 198. Di pasal 181 dan 198 itu mengatur agar pendidik dan komite tidak menjual seragam, buku ajar dan beberapa hal lain,” ujarnya kepada Tribun Jogja, Selasa (27/9/2022).

Meski aturan itu sudah dikeluarkan sejak satu dekade lalu, tapi sampai sekarang masih banyak sekolah yang jual beli seragam dan dibungkus dengan cara-cara tertentu.

Peraturan tambahan turut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di salah satu pasal itu, kata dia, sudah disebutkan bahwa seragam sekolah harus diadakan sendiri oleh wali murid.

“Biasanya, kenapa seragam itu jadi diperjualbelikan di sekolah, karena ada orang tua yang minta kepada sekolah untuk mengadakan. Bisa saja, mereka itu sibuk dan tidak sempat cari seragam untuk anak mereka. Alasan ini yang bikin sekolah tergiur untuk membantu. Padahal itu salah. Itu menyalahi aturan,” bebernya.

Rifqi juga menekankan, jual beli seragam itu tidak berkaitan dengan adanya paksaan atau tidak.

Dijelaskannya, bukan berarti jika orang tua bersedia, tidak dengan terpaksa untuk membeli seragam dari sekolah, lantas itu tidak menyalahi aturan.

“Aturannya itu untuk keseluruhan. Mau wali murid tidak terpaksa sekalipun, beli seragam dari sekolah tetap tidak boleh. Aturan tidak terbatas pada mereka yang tidak terpaksa saja,” tegasnya.

Kata dia, salah satu modus yang tenar adalah jual beli seragam secara tidak langsung dengan melibatkan koperasi sekalian berdalih untuk pengembangan lembaga itu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved