Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Marak Praktek Jual Beli Seragam dan Pungli, DPRD DIY Dorong Alokasi Danais untuk Operasional Sekolah

DPRD DIY menduga maraknya praktek pungutan pendidikan serta jual beli seragam sekolah disebabkan karena minimnya anggaran operasional sekolah.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi D DPRD DIY menduga maraknya praktek pungutan pendidikan serta jual beli seragam sekolah belakangan ini disebabkan karena minimnya anggaran operasional yang didapatkan sekolah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, banyak sekolah negeri yang mencari sumber pendanaan lain dengan melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan regulasi.

"Kalau kami terus terang tidak setuju seperti itu dengan alasan (jual beli) seragam untuk mencari keuntungan. Terkait permasalahan sekolah yang muncul kita mencari tahu masalahnya, apa mungkin karena anggaran dari BOSNAS dan BOSDA tidak mencukupi," terang Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto, Selasa (27/9/2022).

Dia melanjutkan, legislatif saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendanaan pendidikan yang mengatur standar penyusunan biaya pendidikan secara lebih rinci.

Baca juga: ORI DIY Ungkap Jual Beli Seragam Keuntungan Fantastis, Disdik Sleman: Tak Semua Melakukan Itu

Dalam regulasi tersebut perlu ditegaskan sumber dana operasional sekolah tidak hanya berasal dari APBD dan APBN. 

Melainkan juga dari dana masyarakat khususnya Corporate Social Responsibility (CSR), dana dari orangtua siswa dalam bentuk sumbangan, hingga dana keistimewaan (danais).

"Kalau memang BOSDA dan BOSNAS belum bisa operasional nanti kita pikirkan sampai danais karena APBD kita ada dua, APBD murni dan danais. Beberapa persen danais yang diterima DIY bisa dibantukan untuk sekolah," tuturnya.

Menurutnya, saat ini juga tidak ada regulasi yang mengatur soal sanksi bagi sekolah yang melakukan pelanggaran.

Sehingga praktek pungutan dan jual beli seragam terus berulang tiap penyelenggaraan PPDB.

Dengan demikian Raperda tersebut perlu dicantumkan soal pemberian sanksi untuk memberikan efek jera.

Baca juga: ORI DIY Temukan Praktik Jual Beli Seragam, Disdikpora DIY: Mayoritas Sekolah Belum Lakukan Pengadaan

"Dari keuntungan (jual beli seragam) itu kan ada risiko hukumnya, apakah mereka itu menganggap hukum di Indonesia terlalu lentur terus diperhitungkan antara keuntungan dan sanksi hukumnya, bisa jadi seperti itu," katanya.

Pihaknya juga tak menutup mata dengan temuan Ombudsman DIY di mana sekolah memanfaatkan paguyuban orang tua untuk mengelabui larangan jual beli seragam .

Hal itu juga harus diatur dalam Raperda yang tengah digodok.

Dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar diskusi terbuka untuk menjaring masukan masyarakat terkait penyusunan regulasi tersebut.

"Baru Raperda aturannya, sedang dibahas belum kita goal kan," jelasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved