Bantul Bersama Harus Jadi Prioritas Agar Masalah Sampah dapat Teratasi

Perlu ada kesadaran dan keterlibatan semua pihak agar permasalahan sampah dapat teratasi.

Penulis: Santo Ari | Editor: Muhammad Fatoni
dok.istimewa
Anggota Komisi C DPRD Bantul, Rony Wijaya Indra dari Fraksi Persatuan Demokrat 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - TPA Piyungan sudah melebih batas kemampuan untuk menampung sampah.

Padahal lokasi tersebut digunakan untuk menampung sampah dari tiga wilayah yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Anggota Komisi C DPRD Bantul, Rony Wijaya Indra, menyatakan perlu ada kesadaran dan keterlibatan semua pihak agar permasalahan sampah dapat teratasi.

Kabupaten Bantul sendiri telah membuat program Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama).

Bantul Bersama bermakna kolaborasi dan integrasi dari berbagai stakeholder merupakan gerakan yang masif dan berkelanjutan dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat.

"Selama ini sosialisasi, pelatihan dan pengolahan sampah sudah berjalan. Tujuannya agar sampah harus selesai di desa, sehingga kita tidak perlu lagi kedepan mengirim, menyetorkan sampah di TPA piyungan," ujarnya, Sabtu (24/9/2022).

Rony yang berasal dari Fraksi Persatuan Demokrat ini mengatakan, melalui Bantul Bersama ini sampah harus terkelola dan ada ada proses pengurangan dan penanganan, misalnya sampah harus dikelola sejak dari sumbernya yakni rumah tangga.

Bantul Bersih Sampah 2025 adalah upaya mereformasi atau mengubah perilaku masyarakat yang semula tidak peduli menjadi peduli dalam pengelolaan sampah.  

"Perlu digencarkan sosialisasi pemilahan sampah dari rumah, dari rumah sudah dibedakan mana sampah organik dan anorganik. Sehingga nanti pengolahan sampah bisa lebih maksimal dan efisien," imbuhnya.  

Dalam pengolahan sampah pun dibutuhkan manajemen yang baik. Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan Bantul Bersama perlu digencarkan lagi model pengelolaan sampah berbasis BUMKal.

Dirinya pun turut mendorong setiap kalurahan memiliki BUMKal yang fokus pada pengolahan sampah.

Melalui unit pengolahan sampah tersebut, kalurahan bisa mendapatkan hasil dari menjual sampah seperti kertas dan plastik untuk keperluan industri daur ulang. Sedangkan untuk sampah organik dapat diolah sebagai kompos, eco enzim hingga budidaya maggot.  

Namun demikian, untuk membuat unit pengolahan sampah pun menurutnya tidak mudah. Salah satu kendalanya adalah masalah tempat.

"Mereka juga kesulitan tempat, niat ada tapi dari hasil jaring aspirasi, tempatnya tidak ada. Mungkin ini akan jadi usulan kita dalam rapat pembahasan ataupun anggaran ke depannya," ungkapnya.

Desa pun menurutnya bisa memanfaatkan tanah kas desa. Terlebih pemanfaatan tanah kas desa ini untuk kepentingan umum.

Namun demikian, untuk pemanfaatan tersebut juga memerlukan alur perizinan ke tingkat provinsi atau gubernur.

Ia pun mendorong setiap lurah dapat lebih proaktif agar pemanfaatan tanah kas desa dapat segera terealisasi.
 
Lebih lanjut, ia berharap Bantul Bersama ini tak hanya menjadi sebatas slogan saja.

Ia berharap Bantul Bersama bisa menjadi atensi atau prioritas nomor satu dalam setiap pembahasan baik dari lingkup kalurahan hingga Pemerintah Kabupaten Bantul.  
 
"Menurut saya Bantul Bersama adalah sebuah prioritas. Mungkin bisa dibentuk semacam kekhususan, baik dalam rapat maupun lainnya termasuk anggaran. Terkadang selesai rapat, hanya selesai di meja tapi tidak ada tindak lanjut. Harapannya ke depan, semua pihak baik desa, Dinas Lingkungan Hidup dan stakeholder terkait benar-benar membuat Bantul Bersama ini menjadi atensi nomor satu dan jadi prioritas di masyarakat," pungkasnya.(*) 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved