Berita Gunungkidul

Disdik Gunungkidul Klaim Tak Ada Laporan Pungutan di Lingkungan Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul, Nunuk Setyowati mengklaim sejauh ini tidak ada laporan soal pungutan di wilayahnya

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dugaan tentang adanya pungutan di lingkungan sekolah kini tengah ramai menjadi bahasan di wilayah DIY. Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari para wali murid.

Meski begitu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul, Nunuk Setyowati mengklaim sejauh ini tidak ada laporan soal pungutan di wilayahnya.

"Sejauh ini belum ada laporan soal pungutan di sekolah yang kami terima," kata Nunuk dihubungi pada Jumat (23/09/2022).

Ia mengatakan saat ini sudah ada payung hukum kuat terkait penanggulangan praktik pungutan di sekolah.

Dasarnya tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2020 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Mengacu pada Pasal 46 ayat 2 huruf e Perda tersebut, masyarakat memang bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Antara lain memberikan bantuan dan fasilitas pada satuan pendidikan alias sekolah.

"Tapi partisipasi ini sifatnya sukarela, tidak diwajibkan," jelas Nunuk.

Menurutnya, jika ada pihak sekolah mewajibkan wali pelajar memberikan bantuan, maka didefinisikan sebagai pungutan. Praktik inilah yang dilarang dan dinilai melanggar aturan.

Baca juga: Disdikpora Kulon Progo Bakal Sanksi Sekolah yang Lakukan Pungli

Baca juga: Marak Dugaan Kasus Pungli, Disdikpora DIY Susun Regulasi Pendanaan Sekolah

Manakala ada laporan dari wali pelajar terkait indikasi pungutan, Nunuk mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas.

"Jika memang terbukti ada pelanggaran, tentu akan ada sanksi sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Terkait pendanaan operasional pendidikan, Nunuk menegaskan sumbernya sudah jelas sesuai aturan. Yaitu dari APBN, APBD, bantuan yang tidak mengikat, hingga sumber lain yang sah.

Sementara Ketua Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Supriyadi juga menyebut sekolah sudah memiliki dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

"Namun Komite Sekolah bisa berinisiatif memberikan bantuan, dengan pertimbangan kondisi sekolah yang kesulitan untuk pemenuhan biaya," jelasnya.

Supriyadi juga mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima keluhan dari masyarakat terkait indikasi pungutan di Gunungkidul. Adapun koordinasi dengan Disdik terus dilakukan untuk pemantauan. (Tribunjogja)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved