Oknum Guru Sindir Siswa Usai Wali Murid Lapor ke ORI, Ini Kata Dewan Pendidikan DIY

Guru seharusnya berperan sebagai fasilitator sekaligus pendukung agar pelajar dapat mencapai kemandirian untuk belajar.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Pendidikan DIY menyayangkan tindakan oknum guru SMKN 2 Yogyakarta yang menyindir para siswa setelah ada wali murid yang melapor ke Ombudsman RI DIY terkait dugaan pungutan.

Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa, mengatakan apa yang dilakukan oknum guru tersebut bertolak belakang dengan rencana Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang ingin mewujudkan merdeka belajar.

Sebab guru berperan sebagai fasilitator sekaligus pendukung agar pelajar dapat mencapai kemandirian untuk belajar.

"Guru itukan mestinya berfungsi sebagai fasilitator, nah konsep merdeka belajar ini siswa secara mandiri cepat perkembangannya. Siswanya gurunya memiliki otonomi atau memiliki kemandirian untuk belajar," kata dia, Kamis (22/9/2022).

Sutrisna menambahkan bahwa pendidikan harus bisa menuntun, mendewasakan anak dan dilakukan dengan senang hati, serta menempatkan siswa mandiri menemukan dirinya sendiri.

Lebih lanjut, jika sindiran sudah mengarah pada ancaman, pihaknya meminta agar orang tua dapat melakukan pelaporan.

Dengan demikian, Dewan Pendidikan DIY bisa melakukan pengusutan.

"Sebaiknya melapor saja karena kita juga bisa membantu. Dewan Pendidikan akan melacaknya. Pendidikan kan harus bisa menuntun dan mendewasakan anak serta dilakukan dengan senang hati," terangnya.

Terkait masalah pungutan yang terus bermunculan di DIY, Sutrisna meminta sekolah memastikan bahwa sumbangan seharusnya benar-benar sukarela dan diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.

Kesanggupan tersebut sesuai dengan kemampuan orangtua dan jika tidak mampu menyumbang pun tidak masalah.

Sutrisna memaklumi bahwa sekolah perlu meminta sumbangan karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimum.

Sekolah pun berinisiatif membuat program pendidikan dan pengadaan fasilitas dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan.

Namun sumber pendanaan tersebut hanya bisa diperoleh dari sumbangan sukarela, bukan pungutan.

"Kadang-kadang sekolah memiliki program yang tidak tercover BOS, dan mencari sumbangan sukarela. Jadi benar-benar sumbangan tidak ada formulir yang dibuat oleh orangtua, harus ada pilihan 0 rupiahnya," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved