ORI DIY Sebut Laporan Dugaan Pelanggaran Sekolah Meningkat di Tahun 2022

Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan sekolah lebih banyak dibandingkan laporan pelanggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Alexander Ermando
Kepala Perwakilan Ombudsman RI (ORI) DIY, Budhi Masturi 

Kebijakan inilah yang kemudian menempatkan orangtua siswa lainnya harus ikut berperan serta. 

Padahal, sebenarnya mereka sudah merasa cukup dengan kualitas pelayanan sekolah ada.

Penelitian ini, sebut Budhi, pada dasarnya menempatkan sekolah sebagai aktor utama pendorong terjadinya pungutan tidak sah. 

Ini dikarenakan pihak sekolah melakukan perencanaan program sekolah yang tidak dapat atau tidak boleh dipenuhi dengan Dana Operasional Sekolah (BOS) sehingga menjadi alasan melibatkan orang tua dalam pembiayaan.

Di kondisi ini, pada saat yang sama komite sekolah lebih banyak menuruti keinginan sekolah dan pengelola keberatan ketika pungutan ini dinamakan pelanggaran.

“Padahal penggunaan sumbangan dari orang ini ini rawan terjadi penyimpangan, karena selama ini hampir tidak pernah ada audit laporan penggunaan juga yang sering kali tidak disampaikan kepada orang tua,” tutur Budhi.

Budhi menegaskan sekali lagi bahwa pungutan adalah sebuah terminologi hukum.

Artinya, pungutan harus memililki dasar hukum, termasuk mengenai tarif dan siapa yang berwenang untuk melakukan pungutan.

Sedangkan, sumbangan harus bersifat sukarela yang artinya orang tua memiliki opsi untuk tidak ikut menyumbang.

“Apabila disebut sumbangan, tapi terus orang tua tidak punya opsi untuk tidak menyumbang, atau hanya boleh menyumbang nominal terkecil, namanya sudah pungutan dan akan jadi liar karena tidak ada dasar hukumnya,” tukas Budhi. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved