Mahfud MD Sebut Demokrasi Jual Beli, Pakar UIN Sunan Kalijaga: Perlu Revisi UU Demi Hadang Oligarki

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka), Gugun El Guyanie SH LLM menjelaskan, biaya politik elektoral yang tinggi

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sempat mengatakan demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak sehat.

Menurutnya, sebagian besar kepala daerah dipilih karena uang dan itu membuat demokrasi di Indonesia seakan-akan diperjualbelikan.

Ungkapan tersebut banyak diartikan sebagai adanya transaksi ilegal antara pemilih dan calon pemimpin dengan iming-iming uang.

Baca juga: Dugaan Pungutan di SMKN 2 Depok, Disdikpora DIY: Perlu Diteliti Sumbangan Sukarela atau Tidak

Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka), Gugun El Guyanie SH LLM menjelaskan, biaya politik elektoral yang tinggi di Indonesia bisa disebabkan karena budget resmi yang telah dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Kalau yang dimaksudkan biaya official budgeting itu artinya sudah melalui persetujuan wakil rakyat dengan prosedur APBN,” jelasnya kepada Tribun Jogja, Rabu (21/9/2022).

Namun, dilanjutkannya, secara substantif terdapat beberapa biaya yang tidak efisien. 

Ia mencontohkan, biaya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang boros karena pemilu di Indonesia belum menggunakan e-voting.

Sehingga, biaya anggaran cetak surat suara dan penunjangnya juga tinggi.

“Tapi yang berbahaya adalah mahalnya pemilu karena biaya transaksi jual beli suara. Banyak calon legislatif (caleg) atau calon kepala daerah yang dibiayai oleh bandar atau cukong dari bos tambang, bos sawit, atau bisnis gelap yang merusak demokrasi,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved