Berita Kulon Progo Hari Ini

FKHN Kulon Progo Gelar Aksi Solidaritas, Datangi Istana Negara di Jakarta Tuntut Kejelasan Nasib

Gandi menjelaskan, tujuan mereka datang ke Istana Negara Jakarta agar pemerintah pusat memperhatikan nasibnya. 

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Sri Cahyani Putri Purwaningsih
FKHN Kulon Progo bersiap berangkat ke Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/9/2022). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kesehatan dan Non Kesehatan (FKHN) Kabupaten Kulon Progo mengikuti aksi solidaritas yang digelar di Istana Negara, Jakarta. 

Rombongan menuju Istana Negara dengan menaiki bus, Rabu (21/9/2022). 

"Ada 50 orang perwakilan FKHN Kulon Progo yang berangkat ke Istana Negara. Kalau totalnya ada 1.000 orang," kata Gandi Febri Atmoko, Perwakilan FKHN Kulon Progo

Gandi menjelaskan, tujuan mereka datang ke Istana Negara agar pemerintah pusat memperhatikan nasibnya. 

Mereka menuntut agar masuk dalam pendataan di badan kepegawaian negara (BKN) sebagai aparatur sipil negara (ASN) untuk formasi pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Selain itu, juga menuntut untuk diprioritaskan menjadi PNS maupun PPPK. 

"Kemarin yang sudah berjalan kita ujian dicampur dengan yang fresh graduated. Setelah bertanding ujian kalah dengan usia muda. Nantinya mungkin ada penambahan nilai afirmasi seperti lama masa kerja dan ujian terkait skil," jelas Gandi. 

Padahal, lama masa kerja nakes maupun non nakes di FKHN Kulon Progo rata-rata 5 tahun ke atas. 

Perwakilan FKHN Kulon Progo lainnya, Dwi Prasetya, menambahkan penyebab FKHN tidak termasuk dalam pendataan BKN karena termasuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang mengelola keuangan sendiri untuk belanja pegawai, operasional dan lainnya. 

Kondisinya berbeda dengan mereka yang digaji dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang masuk dalam pendataan BKN. 

"Kita kesana (Istana Negara) supaya menjadi perhatian di pusat. Karena daerah beralasan berbenturan dengan regulasi yang ada di pemerintah pusat," ucapnya. (*) 

 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved