Berita Jogja Hari Ini

Dugaan Pungutan di SMKN 2 Depok, Disdikpora DIY: Perlu Diteliti Sumbangan Sukarela atau Tidak

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya mengaku akan turut melakukan pengusutan terkait indika

TRIBUNJOGJA.COM/ Yuwantoro Winduajie
Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dugaan pungatan di lingkungan sekolah negeri kembali mencuat di DI Yogyakarta.

Sebelumnya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Yogyakarta dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY terkait dengan pungutan yang dilakukan pihak sekolah.

Sedangkan hari ini, ORI DIY dijadwalkan menerima kedatangan orang tua siswa dari SMKN 2 Depok yang akan menyampaikan laporan terkait dugaan pungutan sekolah.

Baca juga: Penuturan Wali Murid SMKN 2 Depok Sleman Soal Pungutan Berkedok Sumbangan Berujung Perundungan

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya mengaku akan turut melakukan pengusutan terkait indikasi terjadinya pungutan di SMKN 2 Depok.

Pihaknya perlu melakukan pendalaman apakah praktik yang dilakukan di sekolah tersebut masuk dalam katagori pungutan atau sumbangan.

"Nanti kita dalami dalam artian yang perlu diteliti itu apakah permintaan Sumbangan itu sukarela sifatnya atau tidak, makanya yang kita cermati itu. Kalau Sumbangan itu sukarela dan tidak memaksa. Kalau itu (sumbangan) saya rasa nggak ada masalah," jelasnya, Rabu (21/9/2022).

Didik menyebut bahwa sekolah diizinkan untuk meminta Sumbangan

Namun pihak sekolah perlu mencermati perbedaan antara pungutan dan Sumbangan .

Didik menegaskan, penarikan sumbangan kepada wali murid bersifat sukarela dan nominalnya tidak ditentukan.

Didik pun memastikan jika praktik yang dilakukan merupakan pungutan maka dinas akan segera melakukan penertiban.

"Misalnya sekolah mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)-nya ada kekurangan lalu monggo yang mau menyumbang itu kan nggak masalah. Dengan catatan tidak dibatasi waktu dan jumlah," terang Didik.

Baca juga: Kepala SMKN 2 Depok Sleman Bantah Tarik Pungutan, Klaim Hanya Sumbangan 

"Tapi kalau kemudian diwajibkan (nominalnya) sekian per anak itu jadi nggak pas dan terkesan pungutan itu perlu kita tertibkan," terangnya.

Kemudian saat disinggung perkembangan pengusutan kasus ini di SMKN 2 Yogyakarta beberapa waktu lalu, Didik mengaku masih melakukan pendalaman.

"Itu masih proses (pendalaman), sebenarnya kalau dikatakan hanya perbedaan persepsi dari masing-masing (antara sekolah dan wali murid) yang perlu disamakan. Ya memang perlu dibangun persepsi yang sama," ujarnya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved