Anggota DPD RI Soroti Kondisi Terkini Budaya Penegakan Hukum di Indonesia: Sangat Memprihatinkan

Anggota DPD RI Derah Pemilihan (Dapil) DIY, Cholid Mahmud, menyoroti budaya penegakan hukum di Indonesia

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
dok.istimewa
Suasana sosialisasi tata kehidupan berbangsa dan bernegara bersama para tokoh pemuda dan masyarakat Kota Yogyakarta, di Gedung DPD RI DIY, Selasa (20/9/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota DPD RI Derah Pemilihan (Dapil) DIY, Cholid Mahmud, menyoroti budaya penegakan hukum di Indonesia yang disebutnya dalam kondisi memprihatinkan.

Berbagai insiden yang menyeruak akhir-akhir ini, seakan memperjelas keprihatinan tersebut.

"Setelah 77 tahun merdeka, budaya penegakan hukum di negara kita, justru sangat memprihatinkan," ujarnya di sela Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Gedung DPD RI DIY, bersama para tokoh pemuda dan masyarakat Kota Yogyakarta, Selasa (20/9/2022).

Bagaimana tidak, lanjut Cholid, di tengah masyarakat kini masih menjamur kebiasaan main hakim sendiri dan budaya amuk massa.

Sementara mafia-mafia di lingkungan aparat penegak hukum juga malah merajalela.

"Kita melihat itu, justru di lingkungan kepolisian terbongkar proses rekayasa kasus, penghalangan proses penyidikan, penghilangan barang bukti dan kejahatan lain," ujarnya.

"Itu adalah bukti nyata keterpurukan budaya penegakkan hukum yang sangat memprihatinkan segenap elemen bangsa kita saat ini," tambah senator asal Yogyakarta tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan, dalam membangun budaya penegakan hukum di Indonesia, setiap warga negara berhak dan berkewajiban memiliki andil.

Alhasil, semua pihak harus memiliki kesadaran internal dalam dirinya untuk senantiasa mengamalkan nilai Pancasila dalam setiap tindakan.

"Nilai-nilai Pancasila itulah fondasi dasar karakter nasional bangsa Indonesia. Makanya, proses pembangunan budaya penegakkan hukum nasional kita perlu didahului dengan proses pembinaan karakter bangsa secara bertahab dan berkelanjutan," tandasnya.

Cholid menyatakan, jika sistem hukum di Indonesia sehat, dan kesadaran hukum mampu memegang kendali kehidupan, maka budaya penegakan hukum akan bergerak ke arah zona yang membahagiakan. 

"Namun, Jika sistem hukumnya sakit dan kesadaran hukum rendah, dapat dipastikan budaya penegakkan hukum bakal runtuh ke zona yang sangat memprihatinkan," jelasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sudjito Atmoredjo sebagai pembicara. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved