Berita Kota Magelang Hari Ini

Tertibkan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kota Magelang Akan Mendata Penduduk Non-Permanen

Pendaftaran penduduk nonpermanen bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam mengetahui jumlah penduduk nonpermanen

Tribunjogja/Nanda Sagita Ginting
Ilustrasi : wisatawan sedang berfoto di ikon Kota Magelang yang berada di Alun-Alun Kota Magelang, Jumat (16/09/2022) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang belum memiliki data penduduk nonpermanen baik jumlah, persebaran dan mobilitasnya. 

Padahal, saat ini di Kota Magelang terdapat universitas negeri yang tentunya banyak sekali mahasiswa dari luar Kota Magelang yang menetap secara non-permanen.

Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono, menyatakan perpindahan tempat tinggal penduduk merupakan hak asasi setiap penduduk.

Namun terkadang tidak semua perpindahan penduduk diiringi dengan perubahan pada dokumen kependudukan, yaitu alamat pada Kartu Keluarga dan KTP.

"Banyak penduduk tidak mengurus pindah domisili dengan dalih hanya sementara, dan tidak dengan tujuan menetap seterusnya. Namun, perpindahan domisili sementara ini tetap harus didaftarkan ke Dinas Dukcapil setempat sebagai penduduk non-permanen," jelas Joko, Jumat (16/09/2022).

Pendaftaran penduduk nonpermanen bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam mengetahui jumlah penduduk nonpermanen, serta mendukung tercapainya manfaat data penduduk nonpermanen di Kota Magelang.

Sehingga tujuan akhir Disdukcapil Kota Magelang dapat memiliki database penduduk nonpermanen yang lengkap dan akurat.

Data penduduk nonpermanen ini nantinya digunakan untuk memberikan representasi untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahan kriminal dan penegakkan hukum serta verifikasi dan validasi dalam layanan publik.

"Untuk mencapai keberhasilan pendataan penduduk nonpermanen diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua kalangan seperti RT/RW, pemilik kos, pondok pesantren, perusahanan dan semua elemen masyarakat. Negara memiliki kepentingan untuk mengetahui setiap pergerakan penduduknya, hal ini semata-mata untuk kemanaan nasional dan jaminan sosial nasional," tandasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved