Berita Klaten Hari Ini

Pemerintah Daerah Didorong Gunakan Mobil Listrik, Ini Tanggapan Bupati Klaten

Pemkab Klaten bakal melakukan kajian secara mendalam terutama terkait standar biaya untuk menganggarkan pengadaan mobil listrik itu.

Penulis: Almurfi Syofyan | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Almurfi Syofyan
Bupati Klaten, Sri Mulyani saat TribunJogja.com temui di perkantoran Pemkab Klaten, Kamis (15/9/2022) sore 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bupati Klaten , Sri Mulyani menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik.

Pemerintah daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota pun diharapkan menggunakan kendaraan listrik.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan tersebut ditandatangani Jokowi pada 13 September 2022.

Baca juga: 2 Lansia di Klaten Jadi Korban Penjambretan Usai Ambil BLT BBM, Bupati Sri Mulyani Siapkan Gantinya

"Akan kita persiapkan ya, kalau (permintaan menggunakan) mobil listrik ini, saya mendukung apalagi kondisi BBM seperti ini dan pemerintah mengajarkan untuk penghematan," ujar Sri Mulyani saat Tribunjogja.com temui di Pemkab Klaten , Kamis (15/9/2022) sore.

Menurut Mulyani, pihaknya bakal melakukan kajian secara mendalam terutama terkait standar biaya untuk menganggarkan pengadaan mobil listrik itu.

Ia menilai mobil listrik merupakan kendaraan masa depan yang ramah energi dan ramah terhadap lingkungan.

"Pemerintah sedang mengajarkan penghematan dan memberikan contoh positif selain hemat BBM, mobil listrik juga ramah lingkungan dan pemerintah daerah harus mendukung ya," jelasnya.

Baca juga: Ratusan Warga Tlogo Prambanan Klaten Akhirnya Terima BLT BBM

Disamping itu, dikatakan Mulyani, naiknya harga bahan bakar minyak ( BBM ) memang membuat pihaknya melakukan penghematan terhadap beberapa amggaran termasuk perjalanan dinas.

"Pemda perjalanan dinas kita memang dikurangi bukan hanya sejak BBM naik saja tapi jauh sebelumnya. Ke depan kita akan lakukan rasionalisasi anggaran di perjalanan dinas dan BBM ," jelas dia.

Selain itu, dikatakan Yani, pihaknya juga melakukan rasionalisasi terhadap anggaran alat tulis kelengkapan (ATK) hingga anggaran makan dan minum pada APBD 2023 mendatang.

"Ini dirasionalisasi dan anggarannya difokuskan untuk pembangunan atau pemugaran RTLH (rumah tidak layak huni) yang ads di daerah kita," tambahnya. ( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved