Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Jokowi Minta Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah, Ini Respon Sekda DIY

Pemda DIY tidak bisa serta merta beralih dari kendaraan dinas konvensional menjadi kendaraan listrik .

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Presiden RI Joko Widodo meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas.

Instruksi tersebut, termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menyebut Pemda DIY tidak bisa serta merta beralih dari kendaraan dinas konvensional menjadi kendaraan listrik .

Selain itu harga mobil listrik yang tersedia di pasaran masih tergolong mahal karena perlu mengimpor dari luar negeri.

Baca juga: Parade Motor Listrik di Yogyakarta Jadi Ajang Kampanye Budaya Baru Penggunaan Kendaraan Listrik

Hal itu tentunya bakal membebani APBD.

DIY juga belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional mobil listrik di wilayahnya sehingga transisi ke kendaraan listrik belum bisa direalisasi dalam waktu dekat.

"Tidak bisa kita begitu saja (beralih), kalau kita beli kan harganya mahal. Saya lihat mobil yang sudah ada itu untuk yang kapasitas mobilnya kecil harganya sudah kayak mobil yang kapasitasnya besar. Jadi harus pelan-pelan," terang Aji di kantornya, Jumat (16/9/2022).

Sejauh ini, lanjut Aji, tidak ada perubahan terkait anggaran setelah adanya Inpres Jokowi tersebut.

Meski begitu, Aji menegaskan bahwa Pemda DIY akan mematuhi segala ketentuan dari pemerintah pusat. 

Terlebih pemerintah memang tengah mendorong penggunaan mobil listrik untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat energi.

Peralihan ke kendaraan listrik bisa dilakukan secara bertahap dengan mengganti kendaraan dinas lama yang sudah melampaui umur.

"Kalau ada mobil perlu diganti baru bisa diganti mobil listrik sepanjang ketersediaan mobil listriknya ada. Sekarang kan ketersediaan mobil listrik baru sedikit. Jadi dilakukan secara bertahap," bebernya.

Baca juga: Tanggapan Pemda DIY soal Presiden Jokowi Minta Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

Terkait stasiun pengisian kendaraan listrik, sebenarnya PLN pernah berkonsultasi untuk memasang fasilitas tersebut di Kompleks Kepatihan dan kawasan Malioboro.

Namun hal itu baru sebatas rencana dan belum ada kepastian realisasinya.

Menurutnya, beberapa titik lokasi di Malioboro bisa dipasang outlet pengisian.

Misalnya di depan Teras Malioboro 1 dan depan Hotel Mutiara.

Hanya saja Aji mengingatkan bahwa kawasan itu difokuskan untuk menjadi kawasan pedestrian yang berorientasi bagi pejalan kaki, bukan kendaraan bermotor.

"Alatnya pindahan dari Bali yang dulu dipakai G20 di sana. Penggunanya (mobil listrik) juga belum banyak kan. Kemarin baru konsultasi saja," tambahnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved