Pembangunan Kantor Baru Pemkot Magelang Diperkirakan Telan Dana hingga Rp100 Miliar

Meskipun proses Detail Engineering Design (DED) belum dilakukan, namun diperkirakan pembangunan akan menelan biaya hingga Rp100 miliar.

Tribun Jogja/Nanda Sagita Ginting
Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Proses pembangunan kantor baru Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang akan dimulai setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyerahkan bangunan yang dihibahkannya.

Di mana, bangunan yang dihibahkan oleh Kemenkeu kepada Pemkot Magelang itu akan dijadikan kantor baru. 

Bangunan itu adalah gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPLK) Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan, yang berlokasi di pusat Kota Magelang atau tepatnya di kawasan Alun-Alun Kota Magelang.

"Kami menunggu sampai penyerahan BPLK dari Kemenkeu, baru nanti kami bergerak. Setelah Kemenkeu pindah baru mulai (proses membangun), karena mereka juga sedang membangun kantor barunya di Bali minta waktu 2,5 tahun. Kan wagu kalau belum pindah masa sudah gambar atau mengukur-ukur, ya kayak ngusir toh,"ujar Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz kepada wartawan di kantornya, Kamis (15/09/2022).

Ia menambahkan, meskipun proses Detail Engineering Design (DED) belum dilakukan untuk pembangunan kantor baru, namun pihaknya memperkirakan pembangunan akan menelan biaya hingga Rp100 miliar.

"DED baru bisa dilakukan mudah-mudahan pada awal 2024 atau akhir 2023. Itu, kan memang  target kita untuk kantor baru sekitar Rp100-an miliar. Tapi, tetap lihat detail engineering-nya dulu,"ujarnya. 

Untuk target biaya sebesar itu, lanjut Aziz, pihaknya turut menyediakan dana cadangan sebesar Rp70 miliar.

Pengumpulan dana cadangan itu sudah dilakukan sejak tahun 2022.

"Sudah berjalan sejak 2022 lalu. Jadi masing-masing tahun itu kami simpan Rp10 miliar- Rp15 miliar. Dana cadangan ini akan dibuat Perda-nya. Hari Jumat mendatang akan dilaksanakan rapat Paripurna persiapan pembangunan," ujarnya.

Di samping memiliki dana cadangan, lanjut Aziz, pihak juga meminta kepada pemerintah pusat untuk dibantu pembiayaan pada pembangunan kantor baru lewat APBN.

"Kemarin Ibu Menkeu sudah menghitung dan mengisyaratkan. Kalau Pak Mendagri sudah bilang akan dikawal dan akan dibantu untuk dana kantor. Jadi, nanti sisanya menunggu dari pusat. Dan itu pasti kan tidak satu tahun, itu multi years. Nggak mungkin menyelesaikan kantor sebesar itu dalam satu tahun. Untuk besar dana APBN yang dianggarkan kami belum mengetahui," tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved