Berita Jogja Hari Ini

Antisipasi Pungli di Sekolah, Ombudsman RI DIY Jelaskan Beda Pungutan dan Sumbangan

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu sekolah negeri di DI Yogyakarta menjadi alarm bahwa penambahan literasi terkait pungutan harus terus

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Kepala Ombudsman perwakilan DIY Budhi Masturi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu sekolah negeri di DI Yogyakarta menjadi alarm bahwa penambahan literasi terkait pungutan harus terus digencarkan.

Kepala Ombudsman RI (ORI) DIY, Budhi Masturi mengatakan, masih banyak sekolah yang melakukan pungli lantaran tidak paham mekanisme pungutan yang sah.

“Masih banyak sekolah yang melakukan pungli. Positive thinking-nya, itu terjadi karena literasi tentang pungli masih minim, meski ada juga yang mengambil kesempatan keekonomian. Maka, ini tugas kami juga untuk terus menyebarkan literasi terkait pungutan ini,” jelasnya ketika ditemui Tribun Jogja di Kantor ORI DIY di Jalan Affandi, Caturtunggal, Depok, Sleman, Kamis (15/9/2022).

Budhi menjelaskan, pungutan adalah sebuah terminologi hukum.

Baca juga: Ruas Jalan dari Simpang Tiga Cepit sampai Batas Kota Bantul akan Diperlebar di Tahun 2023

Artinya, pungutan harus memililki dasar hukum, termasuk mengenai tarif dan siapa yang berwenang untuk melakukan pungutan.

Ia mencontohkan, pungutan yang sah adalah retribusi parkir dan sampah.

Di Kota Yogyakarta misalnya, retribusi parkir tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

“Pungutan ada aturannya, biar tidak ada pungli. Aturannya pun setara perda hingga PP, tidak boleh dibawah itu. Misalnya, kalau saya tiba-tiba mungut parkir di pinggir jalan, itu namanya pungli karena saya bukan petugas yang diberi kewenangan,” tegas dia.

Menurutnya, setiap sekolah wajib memahami perbedaan pungutan dan sumbangan.

“Kalau sumbangan itu kan sifatnya kesediaan ya, yang menggambarkan kesukarelaan, bukan kesanggupan atau kemampuan,” terangnya.

Apabila sekolah ingin menggalang dana, maka sifatnya harus berupa sumbangan, tidak boleh pungutan.

Hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam pasal 10 ayat 2, sudah tertulis bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved