Tujuh Mal di DI Yogyakarta Dapat Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM

istimewa
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual di wilayah DIY kepada 7 pusat perbelanjaan di Hotel Eastparc, Rabu (14/09/2022).  

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual di wilayah DIY kepada 7 pusat perbelanjaan. 

Tujuh pusat perbelanjaan tersebut antara lain Jogja City Mall, Mall Malioboro, Sleman City Hall, Hartono Mall, Lippo Plaza, Ambarrukmo Plaza, dan Galeria Mall. 

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY, M. Yani Firdaus mengatakan tujuh mal tersebut dianggap berhasil  melaksanakan penerapan pelindungan kekayaan intelektual. 

Baca juga: Bawaslu Purworejo Dukung Keterlibatan Perempuan dalam Panwaslu 2024

"Sertifikasi ini adalah upaya preventif dalam pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual, sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (14/09/2022). 

Ia melanjutkan kegiatan pemberian sertifikat tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang mengangkat tema Urgensi Pelindungan Kekayaan Intelektual pada Sektor Properti.

"Ini merupakan saah satu upaya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk melakukan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan terus berperan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi terutama kepada masyarakat dan pelaku usaha," ujarnya.

Baca juga: Tiga Nota Kesepahaman Penyelesaian Status Atas Tanah dan Bangunan Eks Mako ABRI di Magelang

Edukasi juga dilakukan untuk mengurangi pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Pasalnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pemerintah telah menangani 1.184 perkara terkait dengan KI. 

Banyaknya pelanggaran tersebut membuat Indonesia masih menyandang status priority watch list atau PWL sehingga menghambat investasi. (maw) 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved