Berita Jogja Hari Ini

ORI Perwakilan DIY Lakukan Verifikasi Laporan Dugaan Pungli salah satu SMK Negeri di Yogyakarta

Asisten Pemeriksaan Laporan ORI DIY Muhammad Rifki mengatakan, sebagian masyarakat datang ke lembaga ORI Perwakilan DIY untuk melapor mengenai punguta

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
AMMPY bersama WRC-PAN DIY lapor ke Ombudsman RI soal dugaan pungutan disalah satu SMK Yogyakarta, Rabu (14/9/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Lembaga Ombudsman RI atau ORI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan melakukan verifikasi laporan dugaan pungutan liar ( pungli ) yang terjadi di salah satu SMK Negeri di Yogyakarta .

Asisten Pemeriksaan Laporan ORI DIY Muhammad Rifki mengatakan, sebagian masyarakat datang ke lembaga ORI Perwakilan DIY untuk melapor mengenai pungutan atau uang sumbangan personal di sekolah negeri.

Pihaknya kini mulai bergerak untuk melakukan verifikasi atas munculnya laporan tersebut.

"Nanti kalau sudah diverifikasi akan dipleno-kan, kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan substantif," kata Rifki, Rabun(14/9/2022).

Baca juga: Muncul Dugaan Pungli di Salah Satu SMK Negeri di Yogyakarta, Disdikpora DIY Godok Regulasi

Dia menjelaskan, secara regulasi di Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pungutan dalam bentuk apapun yang dibebankan kepada wali murid tidak dibolehkan.

"Memang komite tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Pungutan Itu kalau cirinya ada nominalnya, ada batas waktunya dan juga, ya, tidak bersifat sukarela atau bersifat wajib. Itu tidak diperbolehkan untuk regulasi yang ada," terang dia.

Rifki mengatakan, berbeda dengan penarikan dana sumbangan wali murid, yang bersifat sukarela, tidak ada nominal, serta tidak dibatasi waktunya.

Yang demikian menurut Rifki boleh dilakukan oleh komite maupun pihak sekolah.

"Harapannya sekolah penyelenggara Pendidikan juga memahami regulasi ini sehingga yang terpenting sesuai dengannya. Jadi apapun kebijakan yang dibuat itu sesuaikan dengan regulasi yang ada. Selama ini masih banyak," ujarnya.

Dijelaskan Rifki, dari laporan yang diterima, pungutan yang dilakukan oleh salah satu SMK Negeri di Yogyakarta itu digunakan untuk hal yang beragam.

Mulai untuk pembangunan fisik sekolah, ada yang peruntukannya untuk kegiatan-kegiatan sekolah, tetapi bukan kegiatan regular pembelajan serta kegiatan-kegiatan tambahan lain yang sifatnya menunjang prestasi akademik siswa.

Dari laporan yang diterima, pengaduan dugaan pungli itu sementara hanya ditemui siswa-siswi kelas X dan kelas XI.

"Nanti mungkin kalau ada bukti yang lain ingin disampaikan oleh pelapor kepada kami, ya, kami akan lihat lagi," terang dia. 

Diberitakan sebelumnya, dugaan pungli terjadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved