Berita Pendidikan Hari Ini

Muncul Dugaan Pungutan di SMK Negeri Yogyakarta, 60 Persen Wali Murid Lapor Ombudsman RI

Wali murid yang merasa keberatan dengan pungutan tersebut mencapai 60 persen dari total 811 siswa.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
AMMPY bersama WRC-PAN DIY lapor ke Ombudsman RI soal dugaan pungutan disalah satu SMK Yogyakarta, Rabu (14/9/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dugaan pungutan liar ( pungli ) terjadi di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta.

Dari informasi yang beredar, bukan hanya siswa kelas X saja yang diminta membayar pungutan, kelas XI pun juga diminta uang personal dan pembayaran lainnya.

Beberapa wali murid lantas melapor kepada Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) yang kemudian laporan tersebut diteruskan ke Lembaga Ombudsman RI Perwakilan DIY.

"Memang dari sini kami melaporkan bahwa di SMK itu terjadi rapat komite dan diputuskan akan terjadi pungutan sebesar Rp5 juta rupiah," kata Robani perwakilan AMPPY, di Ombudsman RI perwakilan DIY, Rabu (14/9/2022).

Dia menjelaskan, rincian pungutan kepada wali murid itu di antaranya uang pendidikan sebesar Rp150.000 dikali 12 bulan totalnya Rp1.800.000.

Baca juga: Muncul Dugaan Pungli di Salah Satu SMK Negeri di Yogyakarta, Disdikpora DIY Godok Regulasi

Lalu uang personal atau sumbangan pribadi senilai Rp450.000, serta uang pembangunan yang besarannya Rp2.750.000.

"Kemarin kami sudah mendatangi sekolah dan kepala sekolah sudah mengikuti acuan kami. Bahwa boleh tidak menyumbang atau belum sanggup menyumbang atau tidak sanggup menyumbang di bawah Rp2 juta atau di atas Rp2 juta," jelasnya.

Pihaknya juga telah memberi opsi kepada kepala sekolah agar sumbangan dapat berbentuk material.

Namun hal itu memicu perdebatan para anggota komite.

Pihak AMPPY menemui kepala sekolah pada 12 September 2022.

Namun sebelumnya, pihak sekolah membahas rencana pungutan tersebut bersama komite pada 8 September 2022.

Dalam pertemuan itu, Komite sekolah tetap bersikeras bahwa pungutan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 Tahun 2008 Pasal 47 tentang Pendanaan Pendidikan yang oleh mereka dijadikan sebagai dasar pungutan.

Robani menjelaskan, semestinya pihak sekolah tidak mengacu pada PP nomor 48 Tahun 2008.

"Padahal komite itu sendiri kan ada acuannya yaitu Permendikbud 75 tahun 2016 harusnya mengacunya ke situ bukan ke PP 48," ungkapnya.

Baca juga: JCW Inginkan Tim Satber Pungli DIY Awasi Sekolah Berpotensi Pungli

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved