Berita Jogja Hari Ini

Muncul Dugaan Pungli di Salah Satu SMK Negeri di Yogyakarta, Disdikpora DIY Godok Regulasi

Karenanya, Disdikpora akan menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi pungli di satuan pendidikan tingkat SMA/SMK dalam wujud Peraturan Gubernur

TRIBUNJOGJA.COM/ Yuwantoro Winduajie
Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta.

Dari informasi yang beredar, bukan hanya siswa kelas X saja yang diminta membayar pungutan, kelas XI pun juga diminta uang personal dan pembayaran lainnya.

Beberapa wali murid lantas melapor kepada Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) yang kemudian laporan tersebut diteruskan ke Lembaga Ombudsman RI Perwakilan DIY.

Baca juga: LIVE Liga Champions AC Milan, Juve, Man City, Chelsea, Madrid Tayang di Channel Tv Ini

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya mengaku belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pungli

Meski begitu, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Nanti akan kami coba telusuri, kami kan juga buka aduan tapi belum ada (laporan) terkait hal tersebut," terang Didik saat dihubungi, Rabu (14/9/2022).

Didik menegaskan sekolah negeri dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

Sekolah diizinkan meminta sumbangan namun tentunya bersifat sukarela.

"Kalau sumbangan boleh, tapi tidak ditentukan nominalnya," tuturnya.

Didik mengatakan, sebenarnya sudah ada regulasi yang melarang sekolah untuk melakukan pungutan.

Sebut saja Peraturan Daerah (Perda) DIY nomor 10/2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan serta Permendikbud nomor 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Namun aturan tersebut baru mengatur jenjang SD hingga SMP karena pemerintah melalui peraturan perundang-undangan umumnya mewajibkan masyarakat belajar selama sembilan tahun.

Karenanya, Disdikpora akan menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi pungli di satuan pendidikan tingkat SMA/SMK dalam wujud Peraturan Gubernur (Pergub) DIY.

Baca juga: Penjelasan Singkat Menkeu Sri Mulyani Soal Usulan Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Pergub tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan sehingga dapat menjadi payung hukum untuk mengantisipasi pungli di sekolah.

"Karena sekarang ini wajarnya kan yang di UU (wajib belajar) sembilan tahun ya. Tapi rata-rata di DIY mengarah wajib belajar 12 tahun," terangnya.

"Di Perdanya (Perda 10/2013) ini sekolah masih memungkinkan menerima sumbangan karena tidak diatur dalam Permen nomor 44/2012. Itu kan yang diatur SD sampai SMP," sambungnya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved