DPD PKS Bantul Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantul menggelar aksi tolak Kenaikan harga BBM bersubsidi, Sabtu, 10 September 2022.

Aksi ini sebagai tanggapan atas kebijakan Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pemerintah 3 September 2022.

Dalam orasi politiknya, Ketua DPD PKS Bantul, Agung Laksmono, menyebutkan bahwa saat ini masyarakat masih dalam suasana pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.

Baca juga: Pinjam Cristian Gonzales, PSIM Yogyakarta Lepas Serdy Ephyfano ke Karo United

Kondisi seperti ini justru membutuhkan dukungan pemerintah.

Dengan adanya kebijakan Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memunculkan efek domino berupa kenaikan harga kebutuhan lainnya.

"Masyarakat Indonesia termasuk Bantul sedang melakukan recovery ekonomi karena pandemi Covid-19. Sektor ekonomi mulai bertumbuh, pariwisata juga mulai berkembang dan sektor informal sedikit demi sedikit mulai recovery. Mestinya ini harus didukung dengan kebijakan yang semakin meringankan kehidupan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, Kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan membuat masyarakat yang saat ini dalam kondisi recovery, akan kembali terpuruk.

Kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat sementara daya beli akan menurun.

Oleh karena itulah DPD PKS Bantul mendukung sikap DPP Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi PKS DPR RI dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan BBM bersubsidi dan meminta Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi.

"Kami juga menilai bahwa kebijakan pemberian BLT masih tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat inflasi yang lebih tinggi serta masih adanya masalah krusial dalam praktik pembagian BLT berupa ketidakakuratan data penerima dan penerima yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Dengan demikian, pihaknya pun .endorong Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bantul untuk terus mengawal dan memperjuangkan program pembangunan daerah kabupaten Bantul yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan, dalam acara ini DPD PKS Bantul membagikan voucher BBM kepada 25 driver ojek online.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Kota Yogyakarta Turun ke Jalan Bareng Elemen Masyarakat 

“Kita tahu bahwa mereka (driver ojek online) adalah salah satu elemen masyarakat yang paling merasakan dampak kenaikan BBM. Mereka pakai BBM untuk pekerjaan mereka sehari-hari, sedangkan pendapatan yang masuk tidak pasti. Di saat yang sama pengeluaran harga kebutuhan sehari-hari naik. Dan sebagian dari rekan-rekan driver ojol ini adalah masyarakat menengah yang kemungkinan kecil dapat BLT,"  terang Agung.

Selain orasi politik dan bagi voucher BBM kepada driver ojek online, aksi yang diikuti oleh anggota dan simpatisan PKS se-kabupaten Bantul menampilkan aksi flash mob dari para anggota BPKK di sepanjang jalan Prof. Dr. Soepomo.

Alfi Ni’mah selaku ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Bantul menambahkan pihaknya mengadakan flash mob sebagai bentuk protes atas Kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Sebagai ibu yang sehari-harinya belanja kebutuhan keluarga, jelas terasa sekali dengan adanya Kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan lainnya," serunya. (nto)