Berita Kota Yogya Hari Ini

Ini Tuntutan Para Buruh DI Yogyakarta yang Tolak Kenaikan Harga BBM di Gedung Wakil Rakyat

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi kantor DPRD DIY di Jalan Malioboro, untuk menyampaikan aspirasi

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/ Miftahul Huda
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyambut massa aksi penolakan kenaikan harga BBM, Rabu (7/9/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi kantor DPRD DIY di Jalan Malioboro, untuk menyampaikan aspirasi penolakan Kenaikan harga BBM.

Mereka berjalan dari kawasan Tugu Pal Putih Yogyakarta, kemudian berhenti di depan kantor Pertamina Yogyakarta, lalu berakhir di gedung DPRD DIY.

Selain membawa sejumlah poster serta atribut bendera serikat, salah satu dari mereka juga membawa jeriken kosong sebagai simbol penolakan Kenaikan harga BBM.

Baca juga: Pergantian Suharso oleh Mardiono Dinilai Menyimpang dari AD/ART PPP

Di ruang rapat paripurna, para buruh ditemui Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, politisi dari fraksi PKS.

Anggota dewan lain tidak terlihat di ruang rapat hingga audiensi itu berakhir.

Beberapa ruang fraksi DPRD DIY juga terpantau sepi.

Kendati demikian, penyampaian aspirasi atas penolakan kenaikan harga BBM dari para buruh berjalan kondusif.

Koordinator MPBI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, mereka membawa beberapa tuntutan.

Pertama mengenai penolakan harga BBM, serta desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut UU Cipta Kerja.

Dua hal itu ditujukan kepada pemerintah pusat.

Kemudian untuk di level daerah, MPBI DIY lantang menyuarakan tuntutan berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

"Pemerintah DIY seharusnya dia menyelamatkan rakyat," kata Irsyad, di gedung DPRD DIY.

Irsyad mendesak rencana penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perbankan di DIY agar dialihkan untuk mensubsidi masyarakat pasca kenaikan harga BBM kali ini.

"Rencana pemerintah menyertakan modal untuk bank daerah dibatalkan. 2 persen Dana transfer umum pemda DIY kan Rp 24 miliar, itu cukup untuk mensubsidi masyarakat," terang dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved