Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Pemda DIY Usulkan Guru dan Pelayan Publik Terima Vaksin Covid-19 Dosis Keempat

Guru dan pelayan publik dianggap memerlukan perlindungan lebih karena berinteraksi langsung dengan banyak orang saat bekerja.

freepik
Ilustrasi vaksin Covid-19 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY mengusulkan kepada pusat agar guru dan pelayan publik dapat menjadi sasaran prioritas penerima vaksin booster Covid-19 kedua setelah tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan (SDMK).

Yang dimaksud pelayan publik meliputi ASN, guru, maupun tenaga bantu di lingkup Pemda DIY

Mereka dianggap memerlukan perlindungan lebih karena berinteraksi langsung dengan banyak orang saat bekerja.

"Kami sangat berharap untuk tenaga kependidikan dan tenaga yang melakukan pelayanan di unit pelayanan masyarakat seperti perizinan atau yang langsung berinteraksi dengan masyarakat kami sangat berharap untuk juga dilakukan booster yang kedua," terang Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi DIY, Sumadi, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: Sebanyak 18.200 Nakes dan SDMK di DIY Dijatah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Keempat

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY, hingga saat ini tercatat ada 198 ribu guru dan pelayan publik yang telah menjalani vaksinasi booster pertama.

Capaian itu telah menyentuh 59,22 persen dari keseluruhan sasaran yang berjumlah sekitar 334 ribu orang.

Sedangkan untuk masyarakat umum ada 1,1 juta warga yang telah di booster atau 39,48 persen dari total sasaran sebanyak 3,2 juta orang.

Saat ini penyuntikan booster ketiga untuk pelayan publik belum bisa dilakukan karena pemerintah pusat memang belum mengalokasikan vaksin untuk kebutuhan tersebut.

Baca juga: Dinas Kesehatan DIY Lakukan Pendataan Penerima Vaksin Covid-19 Dosis Keempat

"Kami dari Pemda untuk tenaganya siap, hanya nanti logistiknya kan perlu dikomunikasikan dengan pusat kalau kemarin nakes cukup tapi yang lain lain perlu kita tanyakan lagi," jelasnya.

Sumadi menjelaskan, kendala pelaksanaan vaksinasi kali ini lebih kepada rendahnya minat dan kesadaran masyarakat.

Menurutnya, masyarakat hanya tergerak untuk menjalani vaksin jika ada kebijakan yang secara tidak langsung memaksa mereka.

"Mereka baru mau melakukan booster kalau memang kepaksa, kalau ada tuntutan untuk naik pesawat dan mengakses layanan publik. Ada ketentuan itu mereka baru mau. Karena mereka menganggap vaksin dua kali sudah cukup," bebernya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved