Berita Klaten Hari Ini

4,17 Persen Masyarakat Klaten Hidup di Garis Kemiskinan, Bupati Sri Mulyani: Kita Harus Kerja Keras

Angka 4,17 persen itu setara dengan sekitar 40.070 jiwa warga miskin yang sebagian besarnya tinggal di wilayah pedesaan.

Penulis: Almurfi Syofyan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM/ Almurfi Syofyan
Bupati Klaten, Sri Mulyani saat ditemui di Pemkab Klaten, Senin (8/8/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bupati Klaten, Sri Mulyani menyampaikan bahwa jumlah warga Klaten mencapai hampir 1,4 juta jiwa dan jumlah warga yang masuk dalam kondisi miskin mencapai 4,17 persen.

Angka 4,17 persen itu setara dengan sekitar 40.070 jiwa warga miskin yang sebagian besarnya tinggal di wilayah pedesaan.

"Saat ini Kabupaten Klaten masih masuk dalam daftar 19 wilayah dengan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah," ujarnya saat menerima kunjungan Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Kamis (11/8/2022).

Menurut yani, dengan masuknya Klaten dalam 19 daftar daerah miskin ekstrim di Jawa Tengah, tentunya pihaknya harus bekerja keras dalam mengentaskan dan keluar dari status miskin ekstrim itu.

Diakui Mulyani, Pemkab Klaten telah memiliki sejumlah program strategis untuk menekan angka kemiskinan.

Beberapa contohnya yakni dengan mendorong kegiatan-kegiatan untuk dilakukan di desa-desa yang masuk dalam daftar miskin ekstrim, program yang digulirkan tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar terlepas dari kemiskinan.

"Namun untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh upaya dan kerja keras agar tujuan tersebut dapat tercapai," ulasnya.

Apalagi, lanjut Yani, angka kemiskinan di Klaten sempat naik karena adanya pandemi Covid-19.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta menilai program yang telah digulirkan oleh Pemkab Klaten sudah sangat baik.

Namun, ia mendorong agar dibutuhkan lompatan kebijakan demi program yang telah digulirkan dapat berjalan lebih efektif.

"Program pengentasan kemiskinan ekstrim tidak dapat diselesaikan dengan APBD saja. Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk berkolaborasi," lanjutnya.

Ia mencontohkan, selain dari Pemkab, kolaborasi bisa melibatkan pihak perbankan dan pelaku usaha, sehingga program yang ada diharapkan berimbas pada peningkatan taraf hidup warga miskin," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved