Berita Klaten Hari Ini

Diskominfo Klaten Tagih Komitmen Perangkat Daerah untuk Optimalkan Website Kecamatan dan Dinas

Saat ini, yang dibutuhkan adalah komitmen dari masing-masing perangkat daerah untuk mengelola websitenya akan bisa lebih maksimal.

Editor: Hari Susmayanti
Istimewa
Kepala Diskominfo Klaten Amin Mustofa 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Untuk mewujudkan badan publik informatif, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten mendorong seluruh satuan perangkat daerah serius dalam pemanfaatan website masing-masing.

Kemudian Diskominfo Klaten juga melaksanakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2022 ini.

Dari 26 kecamatan yang dinilai, terdapat 6 badan publik yang tidak mengembalikan kuesoner Self Assesment Quesonnary (SAQ). 

Sedangkan dari 24 badan dinas yang dinilai terdapat satu badan publik yang  tidak mengembalikan SAQ.

Kepala Diskominfo Klaten Amin Mustofa mengatakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2022 menjadi percepatan untuk membangun badan publik informatif di Kabupaten Klaten.

Pemeringkatan itu dilakukan kata Amin sebagai bentuk kepatuhan badan publik atas UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

‘’Badan publik atau perangkat daerah di Klaten harus naik kelas.  Tidak boleh lagi pejabat publik itu mengabaikan tentang permohonan informasi.  Salah satunya dengan melakukan tata kelola informasi yang baik” kata Amin, Selasa (2/8/2022).

Mantan Kabag Umum Setda Klaten ini menyebut Diskominfo Klaten telah menyiapkan daya dukung melalui infrastruktur jaringan termasuk membangun website untuk masing-masing perangkat daerah.

Saat ini, yang dibutuhkan adalah komitmen dari masing-masing perangkat daerah untuk mengelola websitenya akan bisa lebih maksimal.

“Kini semua perangkat daerah di Klaten sudah terfasilitasi internet.  Website oleh Diskominfo juga sudah dibuatkan. Sumber daya manusia juga ada. Tinggal sekarang optimalisasi saja.  Sebanyak 24 badan dinas yang dinilai setelah dicek tim teknis, websitenya sudah jalan.  Untuk 26 kecamatan setelah dilakukan pengecekan, 3 instansi ditemukan websitenya belum optimal” tambahnya.

Terkait tahapan penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi, pria lulusan Ilmu Statistik Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu mengatakan tim teknis sedang melakukan verifikasi.

“SAQ sedang diverifikasi untuk melihat kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Data yang wajib diunggah di website melalui SAQ seperti profil badan publik, informasi wajib disediakan dan disebarluaskan seperti informasi setiap saat, berkala dan serta merta.

Jadi sekarang anggaran badan dinas bisa dilihat publik. Media sosial juga dipantau apakah support keterbukaan informasi. Berita juga menjadi tolak ukur pengelolaan informasi.  Bagi badan dinas dengan peringkat keterbukaan informasi terbaik aakan diberikan penghargaan” pungkasnya. ( Joko Priyono/Tim Pemberitaan Diskominfo Klaten)

 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved