Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Pengelola Skuter Listrik Berdemonstrasi di Kepatihan, Ini Respons Sri Sultan HB X

Sultan HB X menegaskan bahwa dirinya hanya ingin melarang keberadaan skuter listrik di kawasan sumbu filosofi.

Tribun Jogja/Yuwantoro Winduajie
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan pengelola skuter listrik berunjuk rasa menolak wacana peraturan wali (perwal) kota terkait larangan pengoperasian skuter listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada Kamis, (28/7/2022) lalu di Kompleks Kepatihan Yogyakarta .

Mereka menuntut agar bisa tetap beroperasi di kawasan Malioboro, Jalan Margo Utomo, dan sekitarnya pasca pemerintah setempat memberlakukan pelarangan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi santai atas penyelenggaraan aksi tersebut.

Menurutnya, negara telah menerbitkan aturan terkait pengoperasian skuter listrik atau otoped di tempat umum.

Baca juga: Sengaja Tabrak Aturan, Pemkot Yogya Sebut Pengelola Skuter Listrik Tidak Ada Itikad Baik

Misalnya saja Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. 

Pengoperasian kendaraan tersebut harus berada di tempat khusus dan wajib memenuhi aspek keselamatan berkendara.

"Protes boleh tapi negara ini punya aturan, bukan dia (pengelola skuter) mestinya mengerti. Jangan lah kita biacara sepertinya tidak ada aturan bernegara berbangsa," terang Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (29/7/2022).

Sultan pun menyinggung alasan pengelola skuter listrik yang tetap nekat beroperasi meski ada larangan karena permasalahan perut atau ekonomi. 

Baca juga: Paguyuban Skuter Listrik Ngotot Tetap Beroperasi di Sumbu Filosofi, Ini Respon Dishub DIY

Menurut Sultan hal itu dianggap tak masuk akal karena  pengelola membutuhkan modal besar untuk membuka jasa persewaan skuter.

"Kalau alasannya perut nggak ada logika karena mereka punya skuter listrik ," tutur Sultan. 

Lebih jauh, Sultan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin melarang keberadaan skuter listrik di kawasan sumbu filosofi.

Pemerintah kabupaten/kota pun sudah diizinkan untuk mengadakan kawasan khusus bagi skuter untuk beroperasi dengan diterbitkannya surat edaran atau SE.

"Itu kan wewenang kabupaten makannya kita hanya membuat SE untuk dibuat di kabupaten karena wewenang ada di sana," terang Sultan. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved