Berita Klaten Hari Ini

Kabupaten Klaten Kantongi 18 Hak Kekayaan Intelektual, Bupati Sri Mulyani: Legal Secara Hukum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah mengantongi 18 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Penulis: Almurfi Syofyan | Editor: Kurniatul Hidayah
Dokumentasi Diskominfo Klaten
Bupati Klaten, Sri Mulyani saat menerima sertifikat HKI di Stadion Trikoyo, Klaten, Kamis (28/7/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah mengantongi 18 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Adapun HKI yang diserahkan dibagi dalam tiga kategori, yaitu kategori ekspresi budaya tradisional diantaranya kesenian gejog lesung dan tradisi Yaqowiyu.

Kemudian kategori pengetahuan tradisional diantaranya lumpia duleg dan payung lukis Juwiring.

Baca juga: 3 Wisata Goa di Jogja Menantang Adrenalin Sekaligus Suguhkan Pemandangan Indah

Selain itu, untuk kategori potensi indikasi geografis diantaranya beras Rojolele Srinar, Srinuk, Sriten dan kopi Arabika Sapuangin.

Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan penyerahan HKI tersebut diharapkan memberikan semangat bagi masyarakat dalam melestarikan kekayaan daerah.

Hal ini juga membuktikan Pemkab Klaten hadir dan memberikan dukungan bagi masyarakat untuk terus menggali potensi daerah.

"Adanya HKI yang disampaikan oleh Kemenkumham ini, potensi asli Kabupaten Klaten legal secara hukum," ucapnya usai memimpin upacara hari jadi ke-218 Klaten di Stadion Trikoyo, Kamis (28/7/2022).

Ia menambahkan, dengan adanya penyerahan 18 HKI itu, diharapkan semakin mengukuhkan potensi yang berhasil dikembangkan di Kabupaten Klaten.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Jawa Tengah, Agustinus Yosi Setyawan mengatakan kekayaan intelektual yang diserahkan tersebut bersifat komunal.

Artinya kekayaan intelektual tersebut merupakan milik masyarakat.

"HKI ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Klaten," ucap dia.

Baca juga: Pembebasan Tanah Terdampak Tol Yogyakarta-Solo di Klaten Sudah 50 Persen, Nilainya Rp 1,84 Triliun

Sehingga, HKI itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak akan diklaim oleh daerah maupun pihak lain.

Menurutnya jumlah HKI yang diserahkan merupakan yang terbanyak dibandingkan pengajuan tahun-tahun sebelumnya.

Kendati demikian, pihaknya mendorong kekayaan intelektual agar bisa lebih banyak lagi.

"Semakin banyak kekayaan intelektual masyarakat yang dilindungi oleh negara, itu membantu pemulihan perekonomian pasca pandemi," akunya. (Mur)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved