Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Regulasi Kurang Jelas, DPD RI Temukan Fenomena Benda Cagar Budaya Jadi Agunan Hutang di Yogya

DPD RI juga mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih peka terhadap benda-benda cagar budaya milik perorangan di wilayahnya.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Suasana rapat kerja Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Cagar Budaya, yang digelar DPD RI, di Kantor Perwakilan DIY, Kota Yogyakarta, Kamis (28/7/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM - Yogyakarta selama ini dikenal sebagai daerah dengan segudang bangunan cagar budaya.

Namun, sangat disayangkan, lantaran regulasi di tingkat pusat yang belum terlampau jelas, banyak sekali benda cagar budaya terbengkalai dan kurang mendapat perhatian.

Fenomena itu mencuat dalam rapat kerja Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No 11/2010 Tentang Cagar Budaya, yang dilangsungkan DPD RI, di Kantor Perwakilan DIY, Kota Yogyakarta, Kamis (28/7/2022).

Dinas Kebudayaan tingkat provinsi dan kota-kabupaten di seluruh DIY pun turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Anggota DPD RI, Cholid Mahmud, mengatakan, berdasar paparan dari eksekutif, di satu dari beberapa kabupaten di DIY bahkan ada kasus bangunan cagar budaya yang dijadikan agunan untuk berhutang dengan perorangan.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Libatkan Masyarakat untuk Pelestarian Benda Cagar Budaya

Tapi, yang jadi polemik, bangunan cagar budaya tersebut adalah milik pribadi.

"Jadi, benda-benda cagar budaya itu ada yang milik pemerintah, instansi-instansi tertentu yang menempati gedung-gedung cagar budaya, dan banyak juga yang milik pribadi. Nah, kalau kita malihat, yang kepemilikan pribadi memang pengendaliannya agak sulit," cetusnya.

Bukan tanpa sebab, di satu sisi, pemerintah tentu memiliki kepentingan agar cagar budaya yang berada di wilayahnya itu bisa tetap dilestarikan.

Namun, di sisi lain, pemiliknya yang merupakan masyarakat sipil, tentu membutuhkan uluran tangan untuk merawatnya supaya terjaga.

"Selama ini di UU belum ada regulasi yang jelas tentang bagaimana memberi anggaran kepada cagar budaya yang milik personal. Maka, Pemda tidak berani, karena mereka hanya bisa membuat anggaran berdasarkan regulasi yang jelas," tambah senator dari Dapil DIY tersebut.

"Jadi, saya rasa, regulasinya harus diperjelas lagi, karena regulasi kan ujung-ujungnya menyangkut skema dan tata cara penganggaran di daerah," tambahnya.

Sementara, dengan menempati bangunan cagar budaya, masyarakat pun tidak leluasa memanfaatkannya, lantaran bentuk aslinya tidak bisa diubah sesuka hati.

Padahal, ia menyebut, hampir tidak ada celah bagi publik, untuk mencabut status cagar budaya di bangunan miliknya.

"Cagar budaya kan hanya bisa dibatalkan kalau hilang, musnah, atau sama sekali tidak bisa dipertahankan. Jadi, selama bentuk riilnya masih ada, ya, tidak ada pintu untuk mencabut status cagar budayanya," cetus Cholid.

Baca juga: Wawancara Eksklusif MAPPI DIY : Urgensi Standar Penilaian Bangunan Cagar Budaya

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved