Berita DI Yogyakarta Hari Ini

KPK Tahan Dirut PT PNN dan PT DMI dalam Kasus Proyek Stadion Mandala Krida

Setelah diminta koorperatif dalam menjalani proses penyidikan, KPK akhirnya menahan HS, selaku direktur utama PT PNN dan PT DMI.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
dok.istimewa via kompas.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setelah diminta koorperatif dalam menjalani proses penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akhirnya menahan HS, selaku direktur utama PT PNN dan PT DMI.

Penahan dilakukan penyidik KPK pada Kamis 28 Juli 2022.

"Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penahanan salah satu tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan StadionMandala Krida pada Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan resminya, Kamis (28/7/2022).

Dijelaskan, KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak sebagai berikut :

EW mantan PNS pemerintah DIY dan selaku Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sekaligus menjabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

SGH Direktur Utama PT Ar dan HS selaku Direktur Utama PT PNN dan Direktur PT DMI.

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka HS dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik, untuk selama 20 hari pertama terhitung sejak 28 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih," jelasnya.

Baca juga: Mantan ASN Tersangka Korupsi Stadion Mandala Krida, Pakar: Biar Hukum Bekerja Temukan Keadilan

Konstruksi Perkara

Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY ditahun 2012 mengajukan usulan renovasi Stadion Mandala Krida dimana usulan tersebut kemudian disetujui dan untuk alokasi anggarannya dimasukkan dalam anggaran BPO untuk program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

EW selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada BPO di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY diduga secara sepihak menunjuk langsung PT AG dengan SGH selaku Direktur Utama untuk menyusun tahapan perencanaan dan pengadaannya salah satunya terkait nilai anggaran proyek renovasi Stadion Mandala Krida .

Hasil penyusunan anggaran di tahap perencanaan yang disusun SGH dibutuhkan anggaran senilai Rp135 Miliar untuk masa 5 tahun dan ada beberapa nilai item pekerjaan yang nilainya diduga di mark up sedemkian rupa dan tanpa dilakukan kajian maupun evaluasi dan hal ini langsung disetujui EW.

Pada tahun 2016 di siapkan anggaran senilai Rp 41,8 Miliar dan di tahun 2017 disiapkan anggaran senilai Rp 45, 4 Miliar.
Salah satu item pekerjaan dalam proyek pengadaan ini yaitu penggunaan dan pemasangan bahan penutup atap stadion yang diduga menggunakan merek dan perusahaan yang ditentukan sepihak oleh EW.

Baca juga: Sri Sultan HB X Tegaskan Tak Akan Beri Bantuan Hukum Pada Tersangka Korupsi Stadion Mandala Krida

Untuk pengadaan di tahun 2016 yang berlanjut di tahun 2017, HS selaku Direktur PT PNN dan PT DMI diduga melakukan komunikasi hingga pertemuan dengan beberapa anggota panitia lelang dan meminta agar bisa dibantu dan dimenangkan dalam proses lelang.

Keinginan HS tersebut kemudian disampaikan anggota panitia lelang pada EW dan diduga langsung disetujui agar dimenangkan tanpa melalui evaluasi penelitian kelengkapan dokumen persyaratan mengikuti lelang.

Saat proses pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan diduga ada beberapa pekerja yang tidak memiliki sertifikat keahlian dan tidak termasuk pegawai resmi dari PTDMI.

Perbuatan para tersangka tersebut diduga melanggar ketentuan diantaranya Pasal 5 huruf f, Pasal 6 huruf c, g dan h, Pasal 89 ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa dan perubahannya.

Akibat perbuatan para tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp31,7Miliar.

Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved