Breaking News:

Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Dongkrak Kesejahteraan Petani, ASN di DIY Wajib Potong Gaji Rp50 Ribu untuk Beli Beras Gapoktan

Para ASN di DIY diwajibkan membeli beras produk lokal dengan skema potong gaji setiap bulannya.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Para Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwajibkan membeli beras lokal hasil para petani di wilayah DIY.

Kebijakan itu mulai diberlakukan seiring terbitnya Instruksi Gubernur DIY nomor 5/INSTR/2020 tentang Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal tanggal 4 Desember 2020, yang diikuti dengan Surat Edaran Gubernur DIY nomor 510/3074 tanggal 17 Februari 2021, tentang Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal.

Dalam arahannya, para ASN diwajibkan membeli beras produk lokal dengan skema potong gaji setiap bulannya.

"Itu sudah berlangsung empat bulan yang lalu. Jadi skemanya potong gaji Rp50 ribu untuk 5 Kilogram beras," kata Kepala Dinsos DIY Endang Patmintarsih, dihubungi, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Program IP 400 di Bantul Tak Penuhi Target, Namun Produksi Beras Tetap Surplus

Dia menjelaskan, tujuan kebijakan itu yang utama untuk mensejahterakan para petani khususnya di wilayah DIY.

"Jadi tidak diberatkan, karena beras kan dimakan juga," jelas Endang.

Endang melanjutkan, pengadaan beras tersebut dari Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) masing-masing wilayah.

Skema penyalurannya, Dinsos DIY menggandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Beras yang didistribusikan juga termasuk jenis premium yakni pandanwangi dan mentik.

"Jadi begitu gaji turun nanti potong Rp50 ribu. Lalu berasnya sudah didrop di masing-masing OPD," terang Endang.

"Tidak ada pengecualian. Jadi seluruh ASN wajib untuk beli. Ya, program ini kayaknya baru di DIY," sambungnya.

Anggota Komisi B DPRD DIY, Aslam Ridlo menanggapi pelaksanaan pengadaan beras ASN di DIY.

Menurutnya, program beras ASN merupakan salah satu kebijakan dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sesuai dengan instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal. 

Baca juga: Perum Bulog DIY Kembangkan Beras Sehat Fortivit untuk Tekan Angka Stunting

Pada penjelasan OPD, regulasi ini ditindaklanjuti dengan surat sekretaris daerah dan pemesanan beras oleh OPD dari Gapoktan mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DIY.

Aslam Ridlo menanggapi bahwa meskipun pelaksanaan beras ASN ini merupakan suatu jalan yang bagus. 

Namun, terdapat hal yang harus dievaluasi. Terutama dalam praktiknya dimana terdapat penyuplaian beras ASN yang dilakukan oleh individu perorangan, meskipun individu tersebut adalah anggota dari Gapoktan
“Untuk kelancarannya, selama ini sudah lancar. Tapi ada evaluasi dari Lurah dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), bahwa tidak semua hasil panen dari Gapoktan itu terserap oleh person. Takutnya nanti person ini membeli beras dari luar kelompok tani dan disuplai ke OPD,” ungkapnya.

Ia berharap, ke depannya suplai beras ASN dapat menjadi pembinaan kelembagaan bagi gapoktan.

Karena, pengadaan beras ASN ini bukan hanya tentang bagaimana para ASN mendapatkan beras, tetapi juga meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan komoditas lokal di DIY. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved