Aturan Main Baru

PAJAK Kendaraan Anda Telat 2 Tahun? Bersiaplah STNK Motor atau Mobil Diblokir

Pajak kendaraan bermotor mobil atau sepeda motor Anda telah menunggak pajak selama dua tahun?

Editor: Joko Widiyarso
DOK. TRIBUNJOGJA.COM
Ilustrasi: Bersiaplah bagi Anda yang STNK motor atau mobil telat 2 tahun. STNK kendaraan Anda terancam diblokir 

TRIBUNJOGJA.COM - Pajak kendaraan bermotor mobil atau sepeda motor Anda telah menunggak pajak selama dua tahun?

Jika iya, bersiaplah untuk menerima kenyataan pahit bahwa nomor kendaraan bermotor Anda akan diblokir.

Artinya, Anda bisa ditilang atas pelanggaran telat membayar pajak atau mati pajak kendaraan sepeda motor atau mobil.

Sebelumnya, Korlantas Polri telah menyiapkan konsep single data untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Dengan aturan itu, jika sebuah kendaraan telah menunggak pajak selama dua tahun, maka data STNK bakal dihapus.

Iptu Wartono saat menunjukkan bukti bahwa biaya pengesahan STNK tahunan sekarang Rp 0. Nampak pula perbedaan signifikan antar dua STNK tersebut, Kamis (15/3/2018).
Iptu Wartono saat menunjukkan bukti bahwa biaya pengesahan STNK tahunan sekarang Rp 0. Nampak pula perbedaan signifikan antar dua STNK tersebut, Kamis (15/3/2018). (TRIBUNJOGJA.COM / Pradito Rida)

Artinya, kendaraan tersebut menjadi ilegal digunakan di jalan raya lantaran surat-suratnya tidak lagi valid.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, hal ini dilakukan untuk menyelaraskan data antara Korlantas, PT Jasa Raharja, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Yunus menyebut, single data tersebut bertujuan untuk menyelaraskan data dari ketiga instansi tersebut.

Sehingga, perbedaan pencatatan data kendaraan bermotor antar instansi yang dilakukan di Samsat bisa diminimalisasi dan pendataan pajak lebih akurat.

Sebagai informasi, data mengenai jumlah kendaraan yang dipegang kepolisian, Jasa Raharja, ataupun Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memiliki perbedaan.

Pasalnya, masing-masing instansi punya cara sendiri dalam menghitung jumlah kendaraan.

Misal kepolisian menghitung sebuah kendaraan asalkan memiliki STNK.

Sementara itu, Dispenda hanya mendaftar wajib pajak yang membayar pajak.

“Kalau dua tahun itu bagaimana sistemnya? Kami sudah mengatur, kami kasih peringatan pertama 3 bulan, peringatan kedua 1 bulan, peringatan ketiga adalah 1 bulan,” ujar Yusri, dikutip Tribun Jogja via Kompas.com dari Instagram @NTMC Polri (24/7/2022).

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved