Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Mantan ASN Tersangka Korupsi Stadion Mandala Krida, Pakar: Biar Hukum Bekerja Temukan Keadilan

Dengan penetapan mantan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) sebagai tersangka korupsi, bisa menunjukkan bagaimana potensi yang ada di DI Yogyakarta .

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penetapan EW sebagai tersangka korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) harus dijadikan pelajaran penting.

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Suka), Gugun El Guyanie SH LLM mengatakan, publik harus mendukung proses keadilan itu sendiri.

“Biarkan hukum bekerja menemukan keadilan. Tidak boleh ada kekuatan politik yang mengintervensi proses hukum ini,” katanya kepada Tribunjogja.com , Jumat (22/7/2022).

Gugun menilai, dengan penetapan mantan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) sebagai tersangka korupsi, bisa menunjukkan bagaimana potensi yang ada di DI Yogyakarta .

Baca juga: Sri Sultan HB X Tegaskan Tak Akan Beri Bantuan Hukum Pada Tersangka Korupsi Stadion Mandala Krida

Apalagi, mantan ASN yang korupsi itu merupakan ASN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, dimana ia seharusnya menjadi regulator yang mampu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bebas korupsi.

“Yogya itu sebagai landmark kota pelajar, warganya terdidik dan patuh hukum, ternyata menyimpan potensi abuse of power, pejabatnya terlibat korupsi. Setelah KPK menangkap mantan walikota, sekarang ASN,” tuturnya.

Itu menjadi peringatan dini bahwa Yogyakarta masih lemah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Adanya penetapan tersangka itu, kata dia, juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap keistimewaan Yogyakarta.

Keistimewaan DIY harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bebas dari korupsi . 

Baca juga: Nilai Kerugian Korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta Sebesar Rp31,7 Miliar

“Tapi pejabatnya malah memulai mengejar rente untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi,” tegasnya.

Dilanjutkannya, dalam dalam setiap korupsi pengadaan barang dan jasa, pihak swasta selalu menjadi aktor intelektual yang beritikad untuk cari untung besar dengan cara haram mempengaruhi pejabat. 

Itu artinya, pengawasan di inspektorat daerah sebenarnya telah gagal mencegah niat jahat korupsi .

“Semoga kawulo Ngayogjokarto masih menaruh kepercayaan kepada Yogyakarta yang istimewa, tentu dengan berharap kepada Sultan sebagai pemimpin dan seluruh rakyat ikut berpartisipasi menjaga Yogyakarta dari ancaman korupsi,” tambahnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved