Berita Pendidikan Hari Ini

Kemenag Sleman Panggil Kepala Madrasah yang Tahan Ijazah Siswa karena Tunggakan Biaya

Satu siswa madrasah di Sleman mengadu kepada Ombudsman RI karena Ijazah yang bersangkutan ditahan oleh sekolah lantaran ia masih menunggak

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
Government of Alberta
Ilustrasi Ijazah 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Satu siswa madrasah di Sleman mengadu kepada Ombudsman RI karena Ijazah yang bersangkutan ditahan oleh sekolah lantaran ia masih menunggak biaya administrasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) DIY, Fahrudin mengatakan Kemenag Sleman sudah memanggil kepala madrasah yang menahan Ijazah siswa karena tunggakan biaya administrasi.

“Memang, menurut kabar, kepala lembaga itu sudah dipanggil Kemenag Sleman ya untuk audiensi dan klarifikasi. Kami dari Kemenag DIY memantau bagaimana perkembangan dan pertemuan mereka,” jelas Fahrudin, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Dinas Kesehatan Sleman Catat Penurunan Kasus Leptospirosis di Wilayahnya

Madrasah sendiri menjadi unit pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. 

Sehingga, hal-hal seperti ini bakal diselesaikan oleh Kemenag di masing-masing kantor wilayah (kanwil).

Ia melanjutkan, Kemenag DIY memastikan bahwa sudah ada proses pembinaan terhadap madrasah. Pembinaan itu dilakukan oleh Kemenag Sleman.

Hal ini karena madrasah yang dilaporkan menahan Ijazah siswa tersebut berada di Condongcatur, Sleman.

“Ya, memang laporannya dari Ombudsman. Madrasah itu sudah dalam proses pembinaan oleh Kemenag Sleman. Hari ini sudah ditangani, persoalan sudah dikomunikasikan,” tutur dia.

Kemenag DIY menargetkan, permasalahan ini bisa tuntas dalam sepekan ke depan.

Baca juga: UPDATE Covid-19 DI Yogyakarta 20 Juli 2022: Tambah 60 Kasus, Mayoritas dari Kabupaten Sleman

Mereka juga akan melaporkan hasil audiensi dan klarifikasi itu kepada Ombudsman RI DIY.

“Pada prinspnya, kami tidak mau menyulitkan masyarakat. Maka, kami akan selesaikan segera masalah ini. Kami akan cari tahu, apakah kekurangan bayar sekolah ini terjadi di madrasah saja atau pondok pesantrennya juga,” terangnya.

Secara umum, Fahrudin mengakui bahwa madrasah itu melanggar peraturan pemerintah dengan menahan hak anak yang tidak berhubungan dengan kewajiban orang tua.

“Harapannya sih tentu tidak ada lagi sekolah yang mengabaikan hak anak,” tukasnya. (Ard)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved