Berita Kota Yogya Hari Ini

DPD RI Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di DIY

Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI mendesak pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di DI Yogyakarta, dalam aspek kehidupan bermasyarakat.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/ Azka Ramadhan
Suasana audiensi Komite Penyandang Disabilitas DIY, dengan DPD RI, di Kota Yogyakarta, Rabu (20/7/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI mendesak pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di DI Yogyakarta, dalam aspek kehidupan bermasyarakat.

Hal itu, harus dibarengi komitmen penuh pada asas perlindungan, demi Indonesia Inklusi, dan Ramah Disabilitas.

Anggota DPD RI Dapil DIY, GKR Hemas, menandaskan, kewajiban itu, sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Satpol PP Sleman Dorong Tiap Padukuhan Bentuk Kelompok Jaga Warga 

Akan tetapi, meski sudah mempunyai payung hukum, para penyandang disabilitas masih sering mendapat perlakuan diskriminasi.

Hal itu, disampaikan Permaisuri Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut, saat menerima audiensi dari Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas DIY di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Rabu (20/7/2022) siang.

"Saya memisalkan itu pada kasus bagaimana Malioboro dibangun jalan khusus tunanetra. Tapi, yang terjadi malah aksesnya dipakai jualan pedagang kaki lima. Sekarang kan sudah dibenahi Gubernur, aksesnya," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya pun mendengarkan penjelasan dari komite, serta masyarakat disabilitas di DIY tentang permasalahan-permasalahan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dan pembangunan manusia seutuhnya, khususnya di Yogyakarta.

"Pencanangan DIY sebagai provinsi ramah difabel tahun 2024, substansi Perda barunya kurang greget, atau kurang sengguh dalam upaya pemenuhan hak difabel, dibanding dengan persoalan lainnya," tandas GKR Hemas.

Farid Bambang Siswantor, Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas DIY, berujar, DIY sejatinya sudah memiliki Perda No 5 Tahun 2022.

Pihaknya pun menerima sebagai produk hukum yang harus dihiormati. Namun, landasan tersebut dinilai belum cukup optimal.

Baca juga: Kemenag Sleman Panggil Kepala Madrasah yang Tahan Ijazah Siswa karena Tunggakan Biaya

"Yang tak kalah penting, di DIY sudah dirancang Perda, ya, sudah sangat bagus dan reformatif. Tapi, kemudian ada item yang bagus, dan dicoret sama pusat," cetusnya.

Salah satunya, yang paling mencolok ialah, pembentukan Komite Disabilitas DIY yang semula keberadaannya tercakup dalam peraturan daerah tersebut.

Akan tetapi, hal itu malah dicoret oleh pemerintah pusat. Sehingga, dampaknya pun krusial, mengenai anggaran kegiatan di komite.

"Kalau komite dikaitkan dengan Perda, maka konsekuensi anggarannya masuk, program-program dapat dibiayai APBD, dan itu sudah persetujuan eksekutif dan legislatif. Ya, saya yakin gubernur punya pandangan ke arah sana. Makanya, kami berharap, pusat mewadahi," urainya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved