KID DIY Gencar Lakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ke Pemerintah Kalurahan

Komisi Informasi Daerah (KID) DI Yogyakarta, terus melakukan Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
istimewa
Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan KID DIY di tahun 2022 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Informasi Daerah (KID) DI Yogyakarta, terus melakukan Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Salah satu agenda terdekat adalah sosialisasi di Kalurahan Bantul, beberapa waktu lalu, Kamis 14 Juli 2022.

Dalam kesempatan tersebut, narsumber sosialisasi basis, Rudy Nurhandoko selaku Komisioner KID DIY Bidang Kelembagaan menyampaikan materi tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik.

Ia mengatakan, desa atau kalurahan adalah badan publik, sehingga memiliki kewajiban untuk melayani informasi publik di kalurahan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Baca juga: Kaderisasi Sukses, Ratusan Karateka Muda INKADO DIY Ikuti Ujian Kenaikan Tingkat

Koordinator Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KID DIY, Rani mengatakan, KID DIY selalu berupaya untuk memastikan kalurahan yang ada sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.

“Desa ini kan ujung tombak keterbukaan informasi publik. Masyarakat akan datang ke tempat terdekat dari domisilnya. Jadi, desa harus siap ketika masyarakat bertanya dan transparan dalam menjawabnya,” kata Rani ketika ditemui Tribun Jogja di kantor KID DIY, Senin (18/7/2022).

Dia menjelaskan, adanya sosialisasi itu merupakan kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tiap kabupaten.

Sehingga, jurang pemisah antara kabupaten dan kota, dalam hal keterbukaan informasi publik tidak terlalu jauh.

Rani juga menjabarkan, keadaan setiap daerah berbeda. Kabupaten Kulonprogo misalnya, setiap kalurahan sudah memiliki PPID.

Sebab, kabupaten tersebut sudah memiliki Peraturan Kalurahan (Perkal) yang memastikan keterbukaan informasi publik.

“Di Bantul dan dua kabupaten lain belum semua. Gunungkidul baru mau bikin, tahun ini, baru ada beberapa desa yang memiliki PPID. Sleman sudah 70 persen, paling tidak,” bebernya.

Dilanjutkannya, keterbukaan informasi publik, memang masih belum menjadi hal yang penting di pejabat desa.

Padahal, ada efek domino positif yang muncul apabila kalurahan mau membuka informasi pada publik, salah satunya pelaksanaan good governance.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved