Berita Magelang Hari Ini

PT KAI Daop 6 Yogyakarta Minta Bantuan Hukum Kejari Kabupaten Magelang untuk Pengembalian Aset

PT KAI Daop 6 Yogyakarta bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam hal penanganan masalah perdata dan tata usaha negara

Tribun Jogja/Nanda Sagita Ginting
Penampakan bekas stasiun Mertoyudan yang sudah tidak aktif kini menjadi cagar budaya, di Jalan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Rabu (13/07/2022). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting


TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - PT KAI Daop 6 Yogyakarta telah melakukan kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Sehingga melalui kerja sama ini, PT KAI Daop 6 Yogyakarta meminta pendampingan hukum atau bantuan hukum untuk mengembalikan aset yang dikuasai pihak ketiga.

Executive Vice President (EVP) KAI Daop 6 Yogyakarta, Iwan Eka Putra, menuturkan saat ini  banyak aset PT KAI yang dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak bertanggungjawab.

"Aset yang di Magelang ini, adalah aset wilayah lahan non produksi atau bukan jalur aktif kereta api. Aset itu berupa tanah. Dulu ada relnya, sekarang tidak (lagi) operasional. Jadi itu masih penanganannya dikuasakan oleh negara kepada PT Kereta Api Indonesia," ujarnya, Rabu (13/07/2022).

Menurutnya, luas aset PT KAI di Kabupaten Magelang adalah 1.578.000 meter persegi.

Sedangkan aset yang sudah tersertifikat sebanyak 378.000 meter persegi .

Ia menuturkan, bahwa saat ini  banyak aset PT KAI yang dimanfaatkan pihak lain secara tidak bertanggungjawab.

"Sebagian sudah ada warga yang (status) sewa. Sebagian masih belum. Makanya, kita akan tertibkan agar aset-aset negara itu mempunyai ikatan hukum yang jelas,”terangnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Magelang, Dandeni Herdiana, mengatakan pihaknya dapat bertindak sebagai pengacara negara mewakili PT KAI dalam penanganan penertiban aset. 

Adapun tugas dan wewenang sebagai pengacara negara yakni memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum.

“Pengamanan aset menjadi salah satu tugas kami. Kami sebagai pengacara negara tentunya ada prioritas dari Kejaksaan Agung untuk pengamanan aset-aset baik negara maupun daerah,”terangnya.

Pendekatan hukum yang dilakukan, kata Dandeni, dilakukan secara normatif namun tetap memperhatikan substansi keadilan hukum.

“Penegakan hukum harus berhati nurani. PT KAI tidak sembarangan menentukan bahwa itu aset mereka. Tentunya kita punya bukti-bukti hukum yang kuat," ujanya.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Supriyanto, mengatakan PT KAI Daop 6 Yogyakarta bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam hal penanganan masalah perdata dan tata usaha negara.

"Salah satunya berkaitan dengan aset PT KAI di wilayah Magelang. Tentunya nanti koordinasi akan intens antara kedua belah pihak," urainya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved