Guru Besar Farmasi UGM : Say No Legalisasi Ganja untuk Medis, Ini Alasannya

Prof Apt Zullies Ikawati menjelaskan, tetap say no atau katakan tidak berkaitan dengan legalisasi ganja untuk Medis .

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
kompas.com
ilustrasi daun ganja 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembahasan tentang legalisasi ganja sebagai salah satu obat medis masih terus berlanjut.

Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Prof Apt Zullies Ikawati menjelaskan, tetap say no atau katakan tidak berkaitan dengan legalisasi ganja untuk Medis .

“Saya pribadi tetap tidak sepakat jika ganja dikeluarkan dari narkotika golongan 1. Ganjanya, sebagai tanaman, tetap masuk di golongan 1. Kita bisa mencontoh Morfin , senyawa yang legal digunakan dan bisa diresepkan. Daun opiatnya atau opiumnya itu tetap masuk golongan 1,” kata dia dalam webinar bertajuk Jalan Panjang legalisasi ganja Medis yang diselenggarakan Fakultas Farmasi dan Kagama Farmasi UGM , Rabu (6/7/2022).

Menurutnya, jika ganja dikeluarkan dari narkotika golongan 1, maka ada potensi besar tanaman itu akan disalahgunakan.

Baca juga: Bhineka Karate Team, Persiapkan Atletnya Untuk Kejurnas FORKI 2022

“Kalau masuk golongan 2, jadi legal, nanti dikhawatirkan penumpang gelapnya juga banyak. Berapa persen orang yang butuh ganja medis dibanding keseluruhan pengguna ganja ? Nanti akan ribet lagi pembatasannya,” tambah Zullies.

Ia menerangkan alasannya. ganja yang digunakan dalam bentuk belum murni, seperti simplisia atau bagian utuh dari ganja masih mengandung senyawa utama yang bersifat psikoaktif, yakni Tetrahydrocannabinol (THC).

Senyawa itu bisa memengaruhi kondisi psikis pengguna dan menyebabkan ketergantungan hingga berdampak pada mental.

Ditambahkan Zullies, yang bisa dilegalkan atau diatur dari ganja adalah senyawa turunannya, seperti cannabidiol (CBD).

“CBD ini tidak memiliki aktivitas psikoaktif, jadi bisa digunakan sebagai obat sesuai hasil uji klinis. Senyawa itu bisa masuk ke narkotika golongan 2 maupun 3 dan tidak berpotensi disalahgunakan tidak bersifat psikoaktif tadi,” bebernya.

Dia menilai, proses legalisasi senyawa turunan ganja itu juga harus mengikuti kaidah pengembangan obat, didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggunakan data uji klinis terkait dengan bentuk obat yang sudah terukur dosisnya.

Zullie menambahkan, aturan mengenai tanaman ganja tidak bisa menggunakan regulasi seperti obat herbal lain lantaran ganja masih mengandung senyawa psikoaktif.

Baca juga: PPDB Online di Klaten Pada Tahun 2022: Sebanyak 1.121 Kursi di 23 SMP Negeri Masih Kosong

“CBD ini juga bukan satu-satunya obat yang bisa mengatasi kejang pada tubuh seseorang. Jadi, ini memang disarankan sebagai obat alternatif atau bukan obat utama. Obat terakhir apabila tubuh pasien sudah resisten dengan obat-obat lainnya,” katanya.

Lebih lanjut Guru Besar Fakultas Farmasi UGM ini mengatakan, diperlukan koordinasi semua pihak terkait untuk membuat regulasi dalam pengembangan dan pemanfaatan obat yang berasal dari ganja seperti CBD dengan mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. 

Riset-riset ganja perlu diatur dengan tetap terbuka kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan dengan tetap membatasi akses guna menghindari penyalahgunaan. (Ard)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved