Pemkab Magelang Berencana Lakukan Perluasan Lahan TPA Pasuruhan untuk Atasi Masalah Sampah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemkab Magelang berencana akan lakukan perluasan pada tempat pembuangan akhir atau TPA Pasuruhan sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya.

Diketahui, berdasarkan kajian teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bahwa TPA Pasuruhan seharusnya sudah ditutup sejak 2017 karena sudah overload.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang , Sarifudin mengatakan, rencana soal perluasan sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menko Marves ke TPA Pasuruhan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Piala Presiden 2022: Gol Ze Valente ke Gawang Dewa United antar PSS Sleman Lolos Semifinal

"Percepatan destinasi pariwisata super prioritas (kawasan Borobudur) itu membuat TPA Pasuruhan menjadi perhatian khusus dari Menko Marves. Sebelumnya, Kemenko Marves sudah sering bolak-balik mengunjungi TPA Pasuruhan . Karena melihat kondisi TPA yang sudah over kapasitas seperti itu, maka memfasilitasi serta mengkomunikasikan dengan menteri terkait pengolahan sampah ," ucapnya pada Senin (27/06/2022).

Akhirnya dari kunjungan tersebut, ia melanjutkan, diputuskan untuk dilakukan perluasan lahan sebesar hampir 2,1 hektare.

Sebelumnya, luas lahan TPA Pasuruhan hanya berkisar 1,8 hektar.

"TPA di Kabupaten Magelang terkecil se-Jawa Tengah. Perbandingannya, untuk kota ( Kota Magelang ) saja punya sekitar 7 hektare. Sedangkan, kita (Kabupaten Magelanng) hanya 1,8 hektar tentu kondisinya sudah sangat luar biasa," jelasnya.

Adapun, konteks perluasan direncanakan dibuat pada sebelah selatan pinggir kali progo yang akan dijadikan jadikan cover zone sebagai ruang terbuka hijau untuk penyangga.

Kemudian, pada bagian kanan dan kiri TPA Pasuruhan akan dimanfaatkan untuk mengolah sampah juga.

"Dari kemenko marves menjanjikan juga berkoordinasi dengan kementerian PU akan dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sampahku Tanggung Jawabku (TPST-Samtaku) hampir sama dengan TPS3R itu," ujarnya.

"Nantinya, akan diolah dengan alat2 yang mencukupi, tapi dari kemenko marves minta supaya disediakan minimal 5.000 meter persegi oleh karena itu juga bagian untuk menyediakan TPST Samtaku juga," timpalnya.

Sementara itu, untuk proses pengadaan lahan. Sarifudin mengatakan, pihaknya ditargetkan bisa rampung pada September tahun ini.

Di mana, proses pembebasan lahan seluas sekitar 2,1 hektar mengenai tanah milik warga sejumlah 30 orang yang juga terdampak langsung dari overloadnya TPA Pasuruhan.

"Kurang lebih yang sudah termasuk sudah kami panggil kesini, kami ajak ngobrol-ngobrol sebagai penjajakan. Respon mereka sebetulnya karena sudah terdampak lama, mereka itu menunggu-nunggu. Cuma,  harapan kami bisa deal harga, dengan harga yang pantas juga," ujarnya.

Baca juga: Ternyata Ini Penyebab SDN Ngrojo Kulon Progo Tak Punya Siswa Baru Pada PPDB 2022/2023

Bupati Magelang Zaenal Arifin menuturkan soal perluasan TPA Pasuruhan diusulkan akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT).

Sehingga, pihaknya  akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan perizinan penggunaan anggarana dana BTT.

"Anggaran BTT kita ini masih ada, apakah kita bisa menggunaka apa tidak, ini kita minta pendampingan dari BPKP. Ketika BPKP sudah merekomendasikan ( sudah keluar)  maka kita  akan diminta lagi untuk mengkomunikasikan dengan Mendagri.  Maka, kami sudah melayangkan surat kepada Mendagri untuk arahan itu. Kalau ini, sudah didapatkan kita akan eksekusi harapannya di bulan September sudah bisa melakukan perluasan itu, begitupun dengan jumlah dananya juga masih dikonsultasikan," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga berencana kan melibatkan pihak ketiga dalam proses perluasan nanti.

Di mana, dari arahan Menko Marves diarahkan ke PT Semen yabg ada di Grobogan.

"Krmarin diarahkan oleh Pak luhut dengan PT Semen yang di Grobogan, mereka diminta untuk  menbantu dan mereka sudah siap. Intinya, kami akan menangani darurat sampah ini namun tetap sesuai koridor dan aturan yang ada. Sehinga, nanti tidak memunculkan persoalan di kemudian hari," urainya. (ndg)