PERINGATAN OJK DIY kepada Masyarakat soal Kripto dan Robot Trading

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada masyarakat soal kripto dan robot trading.

OJK terus meningkatkan literasi kepada masyarakat mengenai investasi legal maupun ilegal dalam penggunaan aset kripto dan robot trading.

Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ) , Parjiman, mengatakan, pihaknya telah menggelar Webinar Waspada Investasi bertema Fenomena Cryptocurrency, Robot Tranding & Crazy Rich, bersama narsumber dari Bappebti, yakni Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, dengan tujuan yakni menyampaikan materi tentang aset kripto dan penggunaan robot trading.

Sebab, mengingat akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang keliru atau salah menangkap persepsi dari perdagangan aset kripto dan penggunaan robot trading.

"Seperti yang diketahui, ada kasus-kasus Binomo kemudian juga kemarin di Yogya ada Fahrenheit," kata Parjiman, saat Press Conference Fenomena Cryptocurrency, Robot Tranding & Crazy Rich di Indonesia yang digelar di lantai 2 gedung OJK DIY, Rabu (22/6/2022) siang.

"Jadi, ternyata izin-izin yang diperoleh itu sebetulnya bukan izin dalam rangka katakanlah penggunaan dari robot trading.

"Jadi izinnya kadang ada yang disalahgunakan juga. Kemudian kalau tadi yang disampaikan Pak Tirta, bahwa robot trading sebagai alat saja atau alat bantu dalam rangka melakukan perdagangan.

"Sehingga, dalam rangka sosialisasi atau memberi literasi kepada masyarakat, pihaknya mengingatkan agar dapat memahami perdagangan kripto dan pengguaan robot trading.

Hal itu tentu untuk mengatasi rayuan dan iming-imingi imbal hasil investasi yang besar.

Tentu, pernyataan itu ia sampaikan karena telah banyak aduan terutama yang disampaikan kepada pihak kepolisian di DIY.

Walau demikian, dikatakannya, banyak laporan yang diterima olehnya terkait pinjaman online.

Lain halnya, mengenai perdagangan komoditi seperti kasus Fahrenheit di DIY, yang langsung diselidiki oleh pihak Polda DIY.

Awas investasi ilegal

Senada dengan Parjiman, Tirta pun menyampaikan, bahwa banyak sekali masyarakat yang terjebak dengan investasi-investasi ilegal.

Namun, pihaknya menekankan, bukan hanya investasi ilegal saja, tetapi investasi legal pun tidak terlepas dari oknum-oknum yang memanfaatkan situasi.

"Jadi kami sampaikan, bisa saja perusahaan sekuritas A, perusahan berjangka A yang ada di Bappebti, Sekuritas A yang ada di OJK, banyak sekali juga yang di web-nya adalah web palsu dan sebagainya. Kemudian tidak juga dilaporkan ke ekuitas di dalam hal itu," tuturnya.

Kendati demikian, hal tersebut tentu saja sudah ditindaklanjuti. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan perubahan web domain masih bermunculan dengan mudah, walaupun pihak Kementerian Komunikasi Dan Informatika sudah memblokirnya.

Tentu saja, pihaknya menjelaskan, kegiatan-kegiatan ilegal di daerah banyak dilaporkan ke Polda dan untuk menindak lanjuti kasus investasi biasanya akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga teknis terkait yang menaungi dari sisi regulasinya.

"Misalnya, nanti ketika terdapat investasi ilegal dan ternyata itu apakah kaitannya dengan sekuritas atau perdagangan komiditi, tentu itu nanti akan diambil alih Polda ataupun dari Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikannya," paparnya.

Maka dari itu, terkait tindakan-tindakan ilegal, pihaknya berharap kepada masyarakat agar semakin mengetahui investasi ilegal dan masyarakat dapat lebih perduli mengenai hal tersebut.

Pihaknya juga berharap kepada beberpa perusahaan yang ilegal turut mengurangi aktivitasnya.

"Kami tetap perlu memberikan perbaikan dari sisi investasi ilegal supaya masyarakat lebih mengetahui investasi ilegal seperti apa dan kemudahannya seperti apa," sambung Tirta.

"Hal itu menjadi PR besar bagi kami supaya terus meningkatkan literasi, selain meningkatkan dari sisi regulasi. Karena teknologi sekarang juga makin cepat.

Ia mengucapkan, untuk investasi maupun perusaahaan ilegal biasanya tidak memiliki izin dari Bappebti atau OJK.

Bappebti pun akan merilis call center yang dapat mengecek perusahaan legal, atau apabila masyarakat ingin mengecek legalitas perusahaan dapat melalaui website OJK maupun call center 157.