Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Kasus Suap Penerbitan IMB Apartemen di Kota Yogya, Pukat UGM Minta KPK Kembangkan Penyelidikan

KPK diminta mengembangkan kasus korupsi itu untuk menyasar tersangka lainnya.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasus suap yang menjerat eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan sejumlah orang lainnya menjadi tamparan bagi Kota Yogyakarta .

Yogyakarta yang sedari dulu tak pernah dijamah oleh KPK akhirnya pada Kamis (2/6/2022) lalu, lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap Haryadi Suyuti dan kawan-kawan dalam kasus suap IMB.

Perkara suap yang berkaitan dengan perizinan itu dinilai banyak pihak sebagai pintu masuk untuk kasus korupsi lainnya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mempraktekkan komitmen yang telah diutarakan sebelumnya yakni terkait dengan pencegahan. 

Baca juga: PERKEMBANGAN Kasus Eks Wali Kota Yogya Haryadi Suyuti Kena OTT KPK

"Saya berharap KPK coba praktekkan apa yang selama ini mereka sampaikan bahwa mereka mengutamakan pencegahan. Setelah OTT, what next, selanjutnya apa," kata Zaenur saat dikonfirmasi, Minggu (12/6/2022).

Disampaikan Zaenur, KPK sendiri sebenarnya sejak dulu sudah mempunyai banyak program pencegahan di Yogyakarta.

Namun yang disayangkan adalah program itu tidak terintegrasi dengan penindakan.

Menurutnya ini saat yang paling baik untuk lembaga antirasuah tersebut untuk membuat lagi program-program pencegahan di Yogyakarta pasca penindakan. 

Sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi lagi temuan kasus korupsi serupa.

"Diharapkan tidak ada lagi pengulangan (kasus korupsi) misalnya di Kabupaten Bogor dari Rachmat Yasin ke Ade Yasin, kakak adik. Nah itu artinya apa, penindakan gagal menyelesaikan penyakit masyarakat tentang korupsi," tegasnya.

Ia menilai sekarang saatnya KPK membuktikan komitmennya tentang pencegahan korupsi

Diawali dengan penindakan di satu kabupaten, kota, daerah, institusi, kementerian, lembaga dan lainnya yang itu harus diikuti dengan pencegahan setelahnya.

"Dan pencegahannya jangan lips service, harus benar-benar memperbaiki kultur set, memperbaiki mindset, tenggang rasa, transparansi akuntabilitas. Sehingga tidak terulang lagi di masa depan seorang kepala daerah seorang penguasa di daerah menggunakan cara-cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan kemudian mengakibatkan kerugian bagi republik," paparnya.

Baca juga: Lengkapi Bukti, Rumah Pribadi Haryadi Suyuti hingga Rumah Dinas Wali Kota Jogja Ikut Digeledah KPK

Diharapkan Zaenur, KPK tidak berhenti begitu saja dalam menangani kasus suap yang melibatkan Haryadi Suyuti tersebut. 

Melainkan KPK diminta mengembangkan kasus korupsi itu untuk menyasar tersangka lainnya.

"Saya berharap KPK mau mengembangkannya kepada yang lain. Saya yakin KPK kalau mau itu bisa. Itu sudah ratusan kasus KPK kembangkan hanya dari OTT Rp50 juta berkembang jadi miliaran," tuturnya.

Zaenur menyebut bahwa OTT yang dilakukan kepada Haryadi Suyuti cs itu membuktikan bahwa persoalan di Yogyakarta itu riil.

Termasuk bahwa dugaan korupsi itu juga memang nyata adanya.

"Meskipun kita masih harus tetap menunggu persidangan HS ini hingga putusan dan berkekuatan hukum tetap. Tanpa bermaksud untuk mendahului persidangan ya. Menurut saya OTT ini menjadi bukti bahwa selama ini pembangunan di Jogja ini sarat masalah ya dan salah satu masalahnya adalah korupsi," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved