Breaking News:

Eks Wali Kota Yogya Kena OTT

Wali Kota Yogyakarta Ditangkap KPK, Pakar UGM: Jangan Mudah Tergiur Iming-iming, Patuhi Regulasi

"Ya pemerintah harusnya konsisten dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya etika politik harus tetap jadikan acuan. Jangan mudah tergiur dengan iming

Shutterstock via kompas.com
Ilustrasi korupsi 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Yogyakarta .

Selain mengamankan eks Wali Kota Yogyakarta , Haryadi Suyuti , KPK juga menyegel ruang kerja Wali Kota Yogyakarta .

Tak sampai di situ, setelah empat orang ditetapkan tersangka, KPK masih melanjutkan kegiatan penggeledahan di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (07/06/2022).

Baca juga: Akhiri Proses Penggeledahan, KPK Seret Dua Koper Besar dari Ruang Wali Kota Yogyakarta

Menurut Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Hempri Suyatna SSos MSi mengatakan bentuk-bentuk korupsi politik dan persekongkolan penguasa dan perusahaan kerap terjadi.

Tidak hanya di Kota Yogyakarta , praktik tersebut juga bisa terjadi di daerah lain. Untuk itu diperlukan konsistensi dari pemerintah untuk mengikuti regulasi.

"Ya pemerintah harusnya konsisten dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya etika politik harus tetap jadikan acuan. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming. Intinya harus patuh pada regulasi," katanya, Selasa (07/06/2022).

Agar tidak terjadi di kabupaten di DIY, perlu didorong clean governance. Sehingga tercipta sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Baca juga: KPK Bawa Keluar Sebuah Koper Besar Setelah Geledah Kantor Dinas PUPKP Kota Yogyakarta

Untuk mencegah kasus yang menjerat Wali Kota Yogyakarta tahun 2012-2022 tersebut, diperlukan pengawasan dari seluruh stakeholder.

"Kontrol berbagai stakeholder penting dilakukan. Termasuk bagaimana peran serta DPRD dalam melakukan pengawasan,"ujarnya.

"Perlu ada partisipasi masyarakat dalam mengontrol berbagai kebijakan publik, termasuk dalam hal ini kasus perizinan," imbuhnya. (maw)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved