Sri Sultan HB X Minta KPK Usut Penerbitan Izin Hotel dan Apartemen Bermasalah Era Haryadi Suyuti

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY , Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang menimpa mantan Wali Kota Yogyakarta , Haryadi Suyuti .

Selain memeriksa kasus suap izin mendirikan bangunan ( IMB ) apartemen Royal Kedaton di Jalan Kemetiran Lor, Malioboro , Yogyakarta , KPK juga perlu mengusut detail perizinan hotel dan apartemen yang dinilai bermasalah. 

Baca juga: Kepala Dinas Penanaman Modal Kena OTT KPK , Pj Wali Kota Yogyakarta Tunjuk Octo Noor Arafat Jadi Plh

Khususnya yang diterbitkan di era kepemimpinan Haryadi Suyuti .

"Tapi otomatis mestinya penegak hukum mencari bukti tidak hanya ini, mungkin yang lain mesti akan dilakukan," terang Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta , Senin (6/6/2022).

Hal itu dinilai memungkinkan lantaran KPK bisa melakukan pengembangan kasus usai mengamankan barang bukti yang dihimpun dari berbagai lokasi termasuk tempat Haryadi Suyuti berkantor di Kompleks Balai Kota Yogyakarta .

"Dengan kantor ditutup dan sebagainya, mungkin ( KPK ) bawa surat-surat lain, mungkin entah itu perizinan, entah itu apa itu. Kemarin kan hanya salah satu untuk masuk (menjerat) saja," tandas Sri Sultan.

Baca juga: Bupati Abdul Halim Muslih Bangga Pleret Wakili Kabupaten Bantul Lomba Kalurahan se-DIY

Sri Sultan mengaku tak mengetahui mana saja hotel maupun apartemen yang perizinannya bermasalah. Sebab hal tersebut merupakan wewenang dari Pemkot Yogya.

"Tapi saya nggak tahu urusan e opo, orang wewenangnya ada pada dia (Haryadi) ," ujar Sri Sultan. (tro)