377 Kalurahan di DIY Diberi Edukasi Hukum Melalui Program Datun Suluh Praja, Ini Pesan Kajati DIY

Progam Datun Suluh Praja yang dicanangkan itu diharapkan mampu mencegah penyelewengan penggunaan keuangan desa.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Muhammad Fatoni
Dok. Aspenkum Kejati DIY
Suasana penyuluhan hukum dalam program Datun Suluh Praja di Kalurahan Giripurwo, Kabupaten Kulon Progo, Senin (6/6/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyasar kalurahan di Kabupaten Kulon Progo untuk  memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal penggunaan keuangan desa.

Kepala Kejati DIY, Katarina Endang Sarwastri, mengatakan edukasi yang dilakukan dengan cara membentuk program kerja dari asisten hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Progam Datun Suluh Praja yang dicanangkan itu diharapkan mampu mencegah penyelewengan penggunaan keuangan desa.

"Sejak dicanangkan Maret 2022, kami sudah menyasar 377 kalurahan se-DIY," katanya, Senin (6/6/2022)

Katarina menjelaskan, desa atau kalurahan adalah tiang penyangga pembangunan.

Apalagi Yogyakarta adalah kota pariwisata, sehingga para investor banyak yang tertarik untuk mengembangkan potensi desa.

"Di samping itu desa mengelola keuangan dari banyak sumber. Hal itu dapat memicu kerawanan penyimpangan, bahkan berujung pidana," jelas Katarina.

"Untuk itu kami hadir menjadi konsultan hukum, memberikan pendampingan hukum bahkan bantuan hukum supaya kalurahan tidak takut salah mengambil kebijakan," imbuhnya.

Dijelaskan, pendampingan hukum yang diberikan oleh Kajati itu gratis.

Pihak kalurahan diharapkan tidak merasa ragu untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan hukum dari Kejati DIY.

"Harapan kami program ini mendatangkan manfaat untuk kalurahan dan lebih luas untuk kemajuan DIY," tegas Katarina. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved