Berita Kota Yogya Hari Ini

Kasus Jual Beli Perizinan Terkuak di Kota Yogya, Legislatif Tegaskan Tidak Terlibat

Paska terseretnya mantan Wali Kota Yogyakarta, tudingan miring dan menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli perizinan di kawasan setempat.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM/ Azka Ramadhan
Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiyatmoko. 

TRIBUNJOGJA.COM - Terkuaknya kasus jual beli perizinan bangunan di Kota Yogyakarta yang menyeret mantan Wali Kota Haryadi Suyuti , menjadi tamparan keras, sekaligus menjawab berbagai keluhan warga masyarakat. 

Tudingan miring pun muncul, dan menyasar pihak-pihak yang dianggap melindungi praktik pelanggaran hukum itu.

Tapi, Ketua DPRD Kota Yogyakarta , Danang Rudiyatmoko memastikan, tidak ada anggotanya yang terlibat.

"Kalau saya pribadi, saya sendiri ngga kenal sama investor. Kalau ada yang seperti itu, mari berkaca bersama-sama, wong eksekutifnya saja terperosok," ungkapnya.

Baca juga: Haryadi Suyuti Tersangka Kasus Suap IMB, Pukat UGM: Sering WTP Bukan Berarti Bersih dari Korupsi

Dalam artian, seandainya ada oknum legislatif yang turut 'bermain', permasalahan semacam itu tidak akan terjadi, ketika eksekutif patuh pada undang-undang.

Pasalnya, legislatif tak memiliki kuasa di sektor perizinan.

"Walaupun di-backing dewan, kalau eksekutif lempeng permasalahan ngga bakal terjadi. Mau main-main seperti apa? Dewan kan bukan eksekutor," ucap Danang.

"Legislatif itu kan hanya bisa membuat kebijakan, dengan syarat bersama-sama dengan eksekutif. Kita tidak bisa berdiri sendiri loh, tanpa eksekutif," tambahnya.

Baca juga: Ironi Mantan Wali Kota Yogyakarta, Kampanye Ke Anak Buah Cegah Korupsi, Kini Ditangkap KPK

Bahkan, ia menilai, ketika ada investor yang coba-coba mendekati dewan untuk melanggengkan proyeknya, maka bisa dibilang mereka tidak paham tatanan.

Sebab, segala proses perizinan, mutlak ada di tangan Pemkot.

"Kalau ada yang seperti itu, berarti investornya bodoh, ngapain mendekati dewan. Toh, kita juga tidak dilibatkan dalam proses perizinan itu. Secara teknis, kewenangannya ada di tangan kepala daerah," ungkapnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved