ATURAN Baru Penulisan Nama di KTP Elektronik

Jika ada nama warga hanya satu kata, disarankan dan diimbau untuk minimal menggunakan dua kata.

Editor: Joko Widiyarso
KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA
Nadila Suhendar (19), pemilik KTP dengan ekspresi foto tertawa 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan aturan baru mengenai penulisan nama di KTP elektronik (e-KTP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 21 April penulisan nama di e-KTP minimal dua kata.

Aturan tersebut tercatat pada Pasal 4 Ayat (2) pada poin c yang berbunyi, "Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata," tulis aturan itu.

Poin berikutnya tercantum pencatatan nama di dokumen kependudukan menggunakan paling banyak 60 huruf, termasuk spasi.

Lalu, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Nadila Suhendar (19), pemilik KTP berfoto tertawa akhirnya memiliki KTP baru dengan foto serius saat ditemui di rumahnya Jalan RE Martadinata, Kota Tasikmalaya, Selasa (15/12/2020)
Nadila Suhendar (19), pemilik KTP berfoto tertawa akhirnya memiliki KTP baru dengan foto serius saat ditemui di rumahnya Jalan RE Martadinata, Kota Tasikmalaya, Selasa (15/12/2020) (KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA)

Selanjutnya, pada Pasal 4 Ayat (3) dijelaskan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dokumen kependudukan dalam Permendagri Nomor 73 ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh

Disdukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Jenis dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Disdukcapil kabupaten/kota, UPT Disdukcapil kabupaten/kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.

Jika Tak Punya E-KTP, Peserta Bisa Mendaftar Penerimaan CPNS 2019 Pakai Suket
Jika Tak Punya E-KTP, Peserta Bisa Mendaftar Penerimaan CPNS 2019 Pakai Suket (Kompas.com/Akbar Bhayu Tamtomo)

Menanggapi aturan baru itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh menegaskan bahwa penulisan nama di e-KTP yang ada hanya satu sebelum terbitnya Permendagri Nomor 73 tetap diakui.

"Maksudnya bagi nama penduduk yang sudah tercatat pada data kependudukan sebelum diundangkannya pemendagri nomor 73 tahun 2022 maka dokumen yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tetap berlaku," ujar Zudan.

Zudan melanjutkan, jika ada nama warga hanya satu kata, disarankan dan diimbau untuk minimal menggunakan dua kata.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved