Bupati Bantul Abdul Halim Muslih
Bupati Halim Siap Optimalkan Penanganan Dampak Sosial Pascapandemi
Bupati Abdul Halim mengaku gembira, bahwa Kabupaten Bantul untuk Sektor Pembangunan Fisik yang bersumber APBD telah terealisasi sebesar 27.41 %
Penulis: Agus Wahyu | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih bersama Bupati dan Wali Kota se-DI Yogyakarta mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan DIY, Selasa (10/5/2022).
Bupati Abdul Halim mengaku gembira, bahwa Kabupaten Bantul untuk Sektor Pembangunan Fisik yang bersumber APBD telah terealisasi sebesar 27.41 persen dari target sebesar 30 persen pada triwulan pertama ini.
“Harapannya ini akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat melalui mekanisme efek pengganda sepanjang tahun anggaran,” ucap Halim.
Selain capaian tersebut, Gubernur DIY juga memberikan apresiasi atas kerja keras Pemkab Bantul dalam mengatasi Covid-19, serta memberikan pesan agar mengantisipasi secara optimal atas adanya potensi gelombang berikutnya.
“Beliau (Sri Sultan Hamengku Buwono X) juga berpesan terkait penanganan dampak ekonomi, agar dunia usaha tetap berjalan dan penyiapan jaring pengaman sosial. Itu yang tak kalah penting untuk menyiapkan antisipasi penanganan secara optimal menghadapi potensi dampak berikutnya,” imbuh Bupati Bantul.
Orang nomor satu di Kabupaten Bantul itu pun telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.
“Kami bersama jajaran Pemkab Bantul akan melakukan inovasi-inovasi dan membangun sinergi dengan berbagi pihak terkait, agar tujuan pembangunan dapat tercapai,” tandas Halim.
Baca juga: Bupati Halim Berpesan ASN Jangan Cepat Berpuas Diri
Sementara pada acara rapat koordinasi tersebut, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, bahwa kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi sebuah pekerjaan rumah utama bagi Pemda DIY.
Meski Pemda DIY berhasil meraih nilai akuntabilitas dan menggulirkan lagi roda perekonomian pascapandemi, angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan, menurutnya, belum bisa diturunkan secara optimal.
“Tetapi angka kemiskinan dan indeks ketimpangan antarkelompok pendapatan belum berhasil diturunkan secara optimal,” kata Sultan HB X.
Untuk itu, Sultan mendorong para jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Kabupaten dan Kota DIY, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatannya.
Menurutnya, Pemda DIY sudah harus mulai fokus pada level outcome (hasil) dan pengukuran impact (dampak), agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih ditingkatkan. (Tribunjogja)
