Pasal-pasal yang Bisa Digunakan untuk Menjerat Pelaku Klitih Meski di Bawah Umur Menurut Pakar Hukum

Ketika pelaku klitih masih di bawah umur, yakni berusia 12-18 tahun, maka bisa diproses hukum dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Suluh Pamungkas
Ilustrasi Klitih 

TRIBUNJOGJA.COM - Aksi kejahatan jalanan atau yang juga kerap disebut klitih menjadi satu di antara aksi kriminal yang mendapat sorotan.

Aksi klitih ini sering ditemui di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam beberapa waktu terakhir, dan mayoritas pelakunya adalah remaja.

Lantas apa hukuman yang bisa menjerat pelaku klitih?

Ketua Young Lawyers Comitte DPC Peradi Surakarta, T Priyanggo Tri Saputro, menjelaskan bahwa tindakan klitih tergolong dalam tindakan penganiayaan.

Setidaknya ada lima pasal yang bisa menjerat pelaku klitih.

Baca juga: Klitih Masih Mengancam, Wali Kota Tegaskan Yogyakarta Aman 

Baca juga: Fenomena Klitih Terus Berulang, Sultan HB X Akan Dirikan Pusat Rehablitasi untuk Anak Nakal

Jeratan pasal tersebut disesuaikan dengan bagaimana pelaku melancarkan aksinya.

Utamanya, pelaku klitih bisa dijerat pasal penganiayaan yakni pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian, pasal 338 KUHP juga bisa menjerat pelaku jika awalnya berniat merenggut nyawa korban.

Ada pula pasal 354 KUHP tentang pelaku melakukan penganiayaan berat.

"Pertama, pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, terus kemudian pasal 338, menghilangkan nyawa seseorang atau bisa dikenal pasal pembunuhan."

"Kemudian pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencanaan, pasal 354 KUHP, kemudian pasal 170 KUHP tentang pengroyokan. Paling tidak pasal-pasal ini yang bisa dikenakan pada para pelaku tindak pidana klitih," ucap Angga dalam program Talkshow Kacamata Hukum Tribunnews.com, Senin (11/4/2022).

Ketika pelaku klitih masih di bawah umur, yakni berusia 12-18 tahun, maka bisa diproses hukum dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Angga menjelaskan, ada dua jenis sanksi yang akan dikenakan pada pelaku pidana anak menurut UU SPPA, yakni sanksi tindakan dan sanksi pidana.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved